Desak Investigasi Terbuka, Wakil Ketua DPD Akui Prihatin Isu Skandal Keuangan Kemenkeu dan DJP

Desak Investigasi Terbuka, Wakil Ketua DPD Akui Prihatin Isu Skandal Keuangan Kemenkeu dan DJP Kredit Foto: Akurat

Isu skandal keuangan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin pun meminta pemerintah memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait isu tersebut, sebab ia merasa prihatin. 

Baca Juga: Adanya Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, KPK: Belum Terima Laporan itu...

"Setidaknya publik bisa memahami duduk persoalan yang ada Kementerian Keuangan. Dengan demikian, isu ini tidak kemudian dikonversi menjadi isu politik dan berpeluang memengaruhi penerimaan pajak pemerintah tahun ini,” kata Sultan, dilansir Populis.id, Sabtu (11/3).

Ia juga meminta agar Kemenkeu terus berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. 

Baca Juga: Kejanggalan Transaksi Pegawai Pajak dan Cukai Terkuak, Said Didu Beri Tanggapan Begini

Sultan mendesak proses investigasi dan penyelidikan dilakukan secara terbuka, cermat, dan cepat. Pasalnya, kata dia, penerimaan pajak pemerintah sudah berada pada capaian bagus tahun lalu. 

“Target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun. Namun, tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat memengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” pungkasnya.

Baca Juga: Ulah Pejabat Kemenkeu, Partai Buruh Minta Copot Dirjen Pajak Suryo Utomo! ini Alasannya

Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya bakal menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kemenkeu. 

Ia menyebut penyerahan data tersebut paling cepat pada 10 Maret 2023.

Lihat Sumber Artikel di GenPI Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan GenPI.

Terkait

Terpopuler

Terkini