Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menjelaskan soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyinggung soal transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Sri Mulyani menyebut ada 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ditujukan kepada pihaknya. Namun, 185 surat yang masuk merupakan permintaan Kemenkeu.
“Saya sudah cek, datanya itu perlu untuk kita sampaikan ke publik. Ternyata, setelah dicek, surat-surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan dari 2007 hingga 2023 mencapai 266 surat,” kata Sri Mulyani melalui konferensi persnya bersama Mahfud MD di Kemenkeu pada Sabtu (11/3/2023).
Ia manambahkan, “Sebanyak 185 (surat) adalah permintaan dari kami, kami yang minta PPATK biasanya menyangkut data dari ASN di bawah Kemenkeu karena kami bertugas mengawasi dan membimbing ASN di Kemenkeu. Jadi 185 adalah permintaan dari Irjen Kementerian Keuangan kepada PPATK, sisanya 81 itu inisiatif PPATK.”
Sri Mulyani mengungkap ada 964 orang dari total 74.000 pegawai Kemenkeu yang teridentifikasi memiliki ‘transaksi janggal’ oleh Irjen Kemenkeu dan PPATK sejak 2007 sampai 2023.
Oleh karena itu, ia menepis pernyataan Mahfud yang mengatakan kalau Kemenkeu tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh PPATK.
Baca Juga: Shane Hanya Pakai Sandal, Eh Mario Dandy Pakai Sepatu Harga Jutaan Pas Rekonstruksi
Ia menuturkan, “Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini, seluruh surat dari PPATK yang dikirim ke kami, baik itu adalah permintaan dari kami 185 atau yang merupakan inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti. 86 surat kami memberikan tindak lanjut dengan melakukan beberapa pengumpulan bukti-bukti tambahan.”
Sebelumnya, Mahfud sendiri menyebut ada transasi janggal senilai Rp300 triliun di Kemenkeu sejak 2009. Namun, laporan itu tidak ada perkembangannya.
Mahfud menjelaskan, “Itu tahun 2009 sampai 2023, ada 160 laporan lebih. Taruhlah 168 sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sesudah diakumulasikan, semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun.”
“Tapi sejak 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi informasi, respons. Kadang kala respons itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Rafael itu jadi kasus, lalu dibuka, lho ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno, sama, ndak ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka,” tandasnya.
