Pemprov DKI Diminta Evaluasi Total Pasca Dirut Tj Jadi Tersangka KPK, Gilbert: PMD Triliunan Sia-sia Kalau Gonta-ganti Direksi

Pemprov DKI Diminta Evaluasi Total Pasca Dirut Tj Jadi Tersangka KPK, Gilbert: PMD Triliunan Sia-sia Kalau Gonta-ganti Direksi Kredit Foto: Istimewa

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan evaluasi besar-besaran pasca Direktur Utama PT Transjakarta Kuncoro Wibowo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.

Gilbert menilai ada yang salah dari proses penilaian sebelum seseorang itu dipilih untuk mengisi jajaran direksi. Pasalnya, peristiwa semacam ini bukanlah yang pertama kali terjadi di BUMD DKI.

Baca Juga: Dibongkar Terang Benderang! Rafael Diduga Buat Sumur Rahasia di Dalam Rumah Mewahnya Di Jakarta Barat Buat Timbun Kekayaan, Alamak!

Sebelumnya, mantan Dirut Transjakarta tahun 2020, Donny Saragih langsung dicopot karena terbukti menjadi pelaku penipuan. Pencopotan itu dilakukan ketika Donny baru empat hari menjabat sebagai Dirut.

Tak berhenti disitu, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan juga menambah rentetan kasus yang dimiliki Direksi BUMD DKI. Yoory menjadi terpidana kasus korupsi pengadaan tanah ketika dirinya masih menjabat.

"Kasus Yoori C Pinontoan Dirut Sarana Jaya yang akhirnya terpidana korupsi, terpilihnya terpidana sebagai Dirut Trans Jakarta Donny Andy S Saragih yang lalu dibatalkan, hingga terbaru Dirut Trans Jakarta M Kuncoro Wibowo dalam status penyidikan oleh KPK membuka mata kita bahwa ada yang salah dengan di Pemprov DKI dalam mengelola BUMD," ujar Gilbert kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).

Gilbert menekankan bahwa tim rekrutmen di Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI perlu diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Sebab, citra BP BUMD dan Gubernur sebagai pemegang saham dan pengambil keputusan akan menjadi taruhan.

"Tim Rekrutmen Direksi BUMD juga perlu diisi orang yang berkualitas, agar terpilih calon Direksi yang baik dan berkualitas. Ini memudahkan Pemprov dalam memutuskan Direksi yang dipilih karena sudah menjalani proses yang puritan," ujarnya.

Baca Juga: Kelakuan Rafael Cengar-cengir Tanpa Beban Bikin Murka: Komuknya Nyebelin banget, Kek Lagi Lucu-lucunya Ngangkangin Negara

Baca Juga: Kabar Terbaru dari Polda Metro Jaya Soal Masa Penahanan Mario Dandy dan Agnes Gracia, Simak Baik-baik!

Menurutnya, perusahaan-perusahaan BUMD DKI akan sulit berkembang apabila terlalu sering gonta-ganti direksi. Hal ini juga membuat anggaran triliunan rupiah yang digelontorkan dari APBD DKI sia-sia.

"Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang triliunan menjadi sia-sia dengan BUMD yang bolak balik ganti Direksi dan yang tidak berkualitas. BUMD tidak pernah mandiri, hanya menyusu seperti bayi dan menjadi parasit," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini