Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menjamin bahwa dirinya tidak akan memberi intervensi apapun kepada pihak penyidik atau penyelidik dalam menangani kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT).
Marwata memastikan bahwa penyidik atau penyelidik KPK dapat bekerja secara profesional dalam menangani kasus harta kekayaan tak wajar dari orang tua tersangka kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo.
"Penyelidik/penyidik KPK profesional. Pimpinan tidak akan intervensi," kata Marwata kepada awak media, Kamis (16/3/2023).
Hal itu disampaikan Marwata usai dirinya mengakui punya kedekatan dangan Rafael Alun. Soal kedekatannya ini, ia mengaku sudah menyampaikan ketika rapat di internal KPK saat membahas kasus Rafael.
"Dalam rapat membahas perkara RAT pun sudah saya sampaikan kalau saya kenal baik dengan yang bersangkutan," ujarnya.
Meski satu angkatan lulusan dengan Rafael di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Marwata menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kepentingan apapun dengan Rafael. Termasuk dalam menangani kasusnya di KPK.
"Enggak ada benturan kepentingan. Saya enggak ada hubungan bisnis dengan yang bersangkutan," pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengklaim Alexander Marwata berkawan dengan eks Pejabat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang saat ini sedang berurusan dengan KPK akibat kekayaan tak wajarnya terendus publik.
ICW menyebut, Marwata dan Rafael sama-sama alumni STAN angkatan 1986. Karena ada kedekatan, ICW mendesak agar Marwata membuka hal ini ke publik demi menghindari konflik kepentingan dalam pengusutan dugaan perkara pencucian uang yang dilakukan Rafael.
"Merujuk pada sejumlah informasi, salah satu Pimpinan KPK, Alexander Marwata, diduga lulus dari pendidikan STAN pada tahun yang sama dengan Rafael, yaitu tahun 1986. Bukan tidak mungkin relasi diantara keduanya dapat mempengaruhi pernyataan atau keputusan yang akan dikeluarkan oleh Alex," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhan lewat keterangan, Rabu (15/3/2023).
"Alexander harus secara terbuka mendeklarasikan potensi benturan kepentingannya kepada Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a PerKom 5/2019," sambungnya.
