Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tak terima dengan pidato Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut program Jokowi tidak pro terhadap rakyat kecil. Menurut Arsul, pernyataan tersebut jelas tidak tepat.
"Kita lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya," katanya kepada awak media di Gedung DPR RI, Kamis (16/03/2023).
Ia lantas menguliti proyek Hambalang yang mangkrak dan menjadi skandal korupsi. Menurutnya, penilaian terhadap kasus tersebut lebih tepat karena pemerintahan SBY sudah selesai.
"Kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang atau program stabilisasi sektor keuangan/perbankan dengan Bank Century sebagai pilihan kebijakan dan program yg gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaanya," tuturnya.
"Yang bahkan proses hukumnya belum selesai sd sekarang, kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak," sambungnya.
Ia membantah jika kerja Presiden Jokowi terlalu terburu-buru dalam menjalankan programnya. Menurutnya, proyek Hambalang justru yang lebih cocok disebut proyek grusa-grusu.
"Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa - grusu-nya. Kemudian juga kebijakan de-forestisasi atau pelepasan kawasan hutan yang luar biasa jumlah luasannya selama 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY. Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita," tegasnya.
Maka, ia menegaskan bahwa penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi- Ma'ruf dalam pidato politiknya adalah penilaian yang prematur. Baik terkait program tersebut sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya.
"Mengapa prematur? Karena Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya," pungkasnya.
