Kabar soal adanya transaksi mencurigakan dengan nilai mencapai Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukanlah kehebohan biasa, bahkan terindikasi adanya distorsi informasi yang berakibat fatal.
Atas dasar itu, Komisi III DPR memanggil Menkopolhukam, Mahfud MD, dan PPATK pada Senin (20/3/2023) mendatang. Pasalnya, ada inkonsistensi informasi yang membingungkan publik karena validitasnya dipertanyakan.
"Kan sayang, publik sudah menerima informasi yang kiranya dianggap negatif atau suatu sindikat akhirnya menjadi pertanyaan. Ketika menjadi pertanyaan tiba-tiba dinyatakan sudah clear, tidak ada masalah," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Adanya transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mulanya disampaikan oleh Menkopolhukam, Mahfud MD. Belakangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mempertanyakan pola penghitungan PPATK.
Menkopolhukam malah menyebutkan transaksi tak wajar Rp300 triliun bukanlah korupsi. Hanya pencucian uang, yang tidak diketahui pula pidana awalnya.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
