Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti merespon Pernyataan Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut ada dana triliunan rupiah hasil kejahatan lingkungan yang diduga mengalir ke partai politik dan politikus.
Terkait hal itu, La Nyalla pun mendesak aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan pengucuran uang tersebut. Ia khawatir uang tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Pemilu dan Pilpres 2024.
"Saya mendesak agar dugaan tersebut segera diusut tuntas. Jika terbukti, bongkar hingga ke akar-akarnya. Ini penting, agar jangan sampai rakyat yang kembali dikorbankan. Dugaan dana kejahatan yang mengalir ke partai politik dan politikus itu menciderai demokrasi," kata La Nyalla dalam keterangannya, Minggu (19/3/2023).
Ia menilai, adanya peredaran dana gelap yang diduga hasil pencucian tindak kejahatan tersebut membuktikan semakin kokohnya oligarki dalam sistem politik nasional. Sementara disisi lain demokrasi tidak mampu menciptakan sistem yang adil untuk seluruh rakyat.
"Sistem demokrasi kita semakin transaksional dan amburadul. Ini adalah imbas implementasi demokrasi liberal ala barat yang kita copy paste sejak reformasi," ujarnya.
Menurut La Nyalla, pembiayaan politik yang mahal mendorong pejabat yang terpilih semakin tidak peduli pada rakyat. Ia pun meminta agar PPATK lebih transparan lagi terkait dengan aliran dana tersebut agar rakyat tidak salah memilih pemimpinnya.
"Ini harus dijadikan momentum untuk kembali kepada demokrasi Pancasila. Amanat reformasi untuk menghilangkan KKN telah gagal total. Indeks korupsi Indonesia malah semakin tinggi dan memburuk. Karena itu, sistem bernegara ala liberal ini tidak bisa kita teruskan. Wajib kita koreksi," tukasnya.
