Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sudah semestinya menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju mengambil cuti jika ingin maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024.
Sehingga, tanpa imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun, sudah seharusnya para menteri yang ikut kontestasi di Pilpres untuk mengambil cuti. Ray menyebut itu sudah menjadi kewajiban.
"Gak usah dihimbau Bawaslu pun, kalau cuti ya sudah diharuskan karena memang dia mau kampanye, jadi sudah kewajiban," kata Ray kepada Populis.id, Senin (20/3/2023).
Namun, cuti yang dimaksud Ray bukan cuti dalam waktu panjang atau total, melainkan cuti harian. Yakni, ketika figur tersebut ingin melakukan kampanye maka harus terlepas dari unsur jabatannya di kementerian.
"Ya kalau konteksnya kampanye ya memang mereka harus cuti, tidak bisa tidak, tapi cutinya itu cuti harian, bukan cuti selamanya. Jadi misalnya kalau menteri-menteri mau kampanye hari ini, ya hari ini jadwal cutinya," ujarnya.
Baca Juga: Sempat Heboh Gabung ke PAN, Sekarang Isu Bergabungnya Wiranto ke Partai itu Ditunda, Lho Ada Apa?
Sebelumnya, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap para pembantu Presiden Joko Widodo yang ingin maju di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan bahwa sejumlah menteri tersebut harus mengajukan cuti
"Jadi karena ada aturan khusus, misalnya kalau menteri, dia harus mengajukan cuti. Misal dia maju (sebagai calon presiden atau calon wakil presiden)," ujar di di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).
Seperti diketahui, hingga saat ini sejumlah menteri masuk dalam bursa capres dan cawapres untuk Pemilu 2024. Diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.