Disinggung soal pemeriksaan internal kembali terkait hal ini, Risma mengaku, hal ini akan buang-buang energi karena harus mundur lagi. Apalagi, banyak dari orang-orang yang terlibat sudah dimutasi. Kendati begitu, ia tetap menyerahkan hal ini untuk diproses secara hukum.
”Karena PR di Kemensos sangat banyak. Saya harus nindaklanjuti hasil BPK mulai 2004 sampai 2022. Sampai terakhir Saya harus ngevaluasi terus. Itu PR BPK yang dibebankan ke saya. Kalau ini saya harus ngelakuin ini, ini sudah evaluasi irjen,” paparnya.
Di sisi lain, ia juga menegaskan, bahwa setelah ia menjabat, bansos beras sudah tidak ada. Semua bansos disalurkan dalam bentuk uang. Hal ini merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ia pertama kali diangkat sebagai menteri.
Dan kalaupun ada bantuan beras, dapat dipastikan itu bukan dari pihaknya. ”Saya juga senang bentuknya dalam bentuk uang, tidak perlu mengadakan (pengadaan barang, Red),” ungkap dia.
Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.
