Ketua DPP PDI Perjuangan, Hamka Haq menegaskan bahwa Bakal Calon Presiden (Bacapres) tidak boleh berbicara politik praktis di rumah ibadah, termasuk masjid. Menurutnya, orang yang sudah didapuk sebagai Bacapres lalu melakukan kegiatan di rumah ibadah, maka itu melanggar konstitusi.
Ia menegaskan bahwa masjid hanya boleh digunakan untuk politik kebangsaan dan kenegaraan. Bukan untuk politik praktis.
"Ya itu (Bacapres adakan kegiatan di rumah ibadah) yang melanggar konstitusi. Artinya masjid, gereja, rumah ibadah lain bisa digunakan untuk berbicara tentang politik kebangsaan, politik kenegaraan," katanya kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Selasa (21/03/2023).
"Tetapi tidak boleh berbicara mengenai politik praktis yang memihak kepada partai apa yang melihat kepada capres siapa, itu tidak boleh dikampanyekan pilihan-pilihanya di atas podium masjid dan di mimbar gereja-gereja," sambungnya.
Ia menegaskan bahwa untuk disebut politik praktis, tidak perlu seorang Bacapres terang-terangan menyampaikan program kerja dan ajakan untuk memilih. Menurutnya, seorang Bacapres bisa saja hanya menggelar suatu acara, bukan secara spesifik kampanye.
"Kalau misalkan capres yang adil secara wajar tidak diundang untuk mempromosikan dirinya itu boleh. Tapi kalau ada unsur-unsur mempromosikan dirinya di tengah masyarakat meskipun dia bicarakan soal umum saja tetapi ada sikap yang terselubung untuk mempromosikan dirinya, itu sudah politik praktis," tegasnya.
Baca Juga: Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja Diprotes Keras, Mahfud MD Tetap Cuek: Biarkan Saja!
Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal terjadinya konflik mengatasnamakan agama yang terjadi di tengah masyarakat. Di mana, kata Hamka, konflik itu justru membuat perpecahan antar anak bangsa. Apalagi, menjelang Pemilu, konflik kerap diciptakan atas nama agama.
“Konflik diantara kita biasanya terjadi bukan karena ajaran agama tetapi ambisi politik yang mengatasnamakan agama. Ambisi politik yang ingin menguasaai kelompok lain, yang ingin hidup sendiri di negara ini dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok lain,” ucapnya.
