Demokrat Sebut Kepala BIN Latah, Ikut-ikutan Jokowi Endorse Prabowo

Demokrat Sebut Kepala BIN Latah, Ikut-ikutan Jokowi Endorse Prabowo Kredit Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritik keras pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut sebagian aura Presiden Jokowi sudah pindah ke Ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.

Apalagi pernyataan itu disampaikan di hadapan Jokowi dan Prabowo langsung, yang kemudian ditafsirkan sebagai bentuk dukungan pencapresan.

Menurut Kamhar pernyataan itu berbahaya disampaikan. Mengingat Budi merupakan pejabat negara. Kamhar menilai, Budi menyatakan hal demikiam tidak terlepas karena melihat dan meniru gaya Jokowi yang kerap melakukan endorse kepada kandidat capres maupun cawapres.

Baca Juga: Firli Bahuri Gelar Rapat KPK di Hotel Mewah Buat Dukung Ekonomi Rakyat, Yudi Purnomo: Kenapa Nggak Bintang 4 atau 3?

"Ini terjadi karena mencontoh Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan sering meng-endorse para capres dan cawapres. Sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Gaya komunikasi Jokowi yang sering melakukam endorse itu kemudian diterjemahkan oleh pejabat lain dengan latah, salah satunya oleh Budi Gunawan. Padahal menurut Kamhar, sebagai kepala negara, Jokowi dapat menahan hasrat politiknya.

Baca Juga: Gagal Deklarasi Kemarin, PKS Pengen Koalisi Perubahan Diresmikan di Bulan Ramadhan

"Ikut ikutan pada politik praktis dukung mendukung seperti ini. Ini karena Pak Jokowi tak mampu menahan diri dan tak mampu memberi keteladanan," kata Kamhar.

Sementara Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengingatkan pada penguasa untuk tidak melakukan upaya cekal mencekal di Pilpres 2024. Apalagi hal itu dilakukan cuma karena pengusungan figur capres-cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan.

"Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres atau cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (23/3).

Baca Juga: Bawaslu RI Larang Parpol Manfaatkan Momen Ramadhan untuk Berkampanye!

Herzaky menuturkan, semua pihak berhak maju sebagai calon presiden atau pun calon wakil presiden di Pilpres. Sehingga kata dia, hal itu tidak tergantung pada dukungan presiden yang sedang menjabat.

"Satu hal yang jelas bagi kami, siapapun putra-putri terbaik bangsa ini punya hak untuk maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024. Mau didukung presiden ataupun tidak," kata Herzaky.

Hal itu disampaikan Herzaky sekaligus menanggapi soal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Jokowi sudah pindah ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca Juga: Jokowi Larang ASN Bukber, Said Didu Ungkit Acara Meriah Pernikahan Kaesang!

Ia mengatakan yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik, bukan kemauan dari presiden sebelumnya.

"Karena kita negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jabatan presiden bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi," ungkapnya.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover