Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) kurang sepakat soal adanya pelarangan untuk buka puasa bersama bagi para pejabat selama bulan Ramadan. Sebab, ia menilai buka bersama juga bisa menjadi satu kegiatan yang positif.
"Jadi kalau buka bersama sebagai satu sarana untuk bersosialisasi untuk beribadah sebagai seorang muslim ya itu kan tidak bisa dilarang-larang, kita buka puasa itu kan satu rangkaian di dalam puasa," kata Taufik saat dikonfirmasi Populis.id, Jumat (24/3/2023).
Terlebih, jika anggaran untuk kegiatan buka bersama itu bersumber dari dana pribadi bukan dari APBN ataupun APBD. Menurutnya, jika begitu maka buka bersama menjadi suatu hal yang tidak bisa dilarang.
"Misalnya dia pejabat muslim, di mau ngundang tetangga atau koleganya untuk buka bersama, abis itu dilanjutkan solat maghrib dan tarawih dengan biaya dari kantong sendiri ya jangan dilarang dong," tuturnya.
Namun sebaliknya, jika ada pemanfaatan APBN atau APBD, Taufik tidak keberatan jika akhirnya pemerintah harus mengeluarkan aturan yang melarang para pejabat untuk melakukan buka bersama. Sebab, pemborosan APBD dan APBD juga memang sudah seharusnya dihindarkan.
"Kalau misalnya itu ada penggunaan APBN atau APBD yang tidak seharusnya, ya mestinya dihindari lah. Misalnya pemerintah merasa bahwa itu adalah pemborosan, maka ya silahkan pemerintah punya hak untuk melarang sesuatu yang keluar dari APBN atau APBD," pungkasnya.
Baca Juga: Keluarga David Ozora Sambangi Polda Metro Jaya, Mario Dandy Siap-siap Aja
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyetujui arahan Presiden Joko Widodo yang melarang para pejabat untuk melakukan kegiatan buka bersama sepanjang Ramadan. Heru beralasan karena untuk menghindari penyebaran Covid-19.
"Ya, mengikuti kebijakan pemerintah, kan Covid-19 masih ada. Dampak ataupun ancaman Covid-19 masih ada," ucap Heru kepada awak media, Kamis (23/3/2023).