Pengamat politik Hendri Satrio mendorong Menko Polhukam Mahfud MD agar lebih berani mengungkap transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia juga memberikan semangat kepada Mahfud untuk membongkar kejanggalan transaksi tersebut.
Mulanya, Hendri menyebut bahwa seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dengan dana gelap ratusan triliun itu, karena bisa dipakai untuk merampungkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Anies Baswedan Diyakini Mampu Lanjutkan Program Jokowi!
"Tapi gini menurut saya, harusnya Pak Jokowi marah nih dengan angka Rp349 triliun enggak kelihatan, karena IKN dia beres nih kalau Rp349 triliun ini terbuka, kan IKN 400-an triliun tuh, minimal ada mendekatilah uangnya bisa membiayai IKN," ucap Hendri dikutip dari YouTube MetroTV, Jumat (24/3/2023).
Lebih lanjut, menurutnya, di dalam pemerintahan sekarang juga terdapat semarak perubahan seperti yang dilakukan Mahfud MD dalam mengungkap transaksi janggal di Kemenkeu.
Baca Juga: Teken Piagam Koalisi, Demokrat Masih Berharap Anies Pilih AHY Jadi Cawapres
"Saya menilainya ternyata di dalam pemerintahan itu juga terkena virus gelombang perubahan yang dilakukan oleh Pak Mahfud, jadi saya hari ini spesial menyemangati Pak Mahfud untuk mengungkap semuanya," ungkapnya.
Tak hanya transaksi janggal, Mahfud MD sebelumnya juga mengungkap korupsi dalam pertambangan.
"Ini kan diungkap terus selama Mahfud yang tambang waktu itu 20 juta dibagi-bagi itu enak tuh kita dapat tuh rakyat katanya," ucap Hendri.
Ia pun berharap agar Mahfud MD lebih berani mengungkapkan kasus lainnya, termasuk transaksi di Kemenkeu tersebut, tentu berdasarkan sumber data yang kredibel.
"Terus kemudian korupsi sana-sini dan sekarang 349 triliun, jadi mudah-mudahan Pak Mahfud lebih berani dan kalau memang ada datanya ya karena beliau adalah Menkopolhukam dan pasti tidak sedang bercanda kita tunggu langkah pertama," tandasnya.
Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Warta Ekonomi.
