Pasca menampilkan wajah Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus, BEM Universitas Indonesia (UI) langsung ken sorotan.
Kali ini, Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno turut merespons ulah BEM UI. Ia mengatakan pihaknya siap membuka ruang dialog dengan BEM UI.
Baca Juga: Usai Meme Puan Berbadan Tikus, Kini BEM Lainnya Ikut Bikin Meme Bentuk Penolakan Perppu Cipta Kerja, Jokowi hingga Mahfud MD Kena Sentil
Sebagai orang yang lama bekerja di perguruan tinggi, Hendrawan menilai, mahasiswa memang kerap meletup-letup dalam menyampaikan pendapat.
"Jadi kita harus membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Saya percaya mahasiswa yang benar tidak akan doyan melempar opini asal-asalan dan fitnah," kata Hendrawan yang dikutip pada Minggu (26/3/2023).
Baca Juga: Erick Thohir Posting Foto Pertemuannya Dengan Prabowo, Netizen: Cocok Nih Jadi Cawapresnya...
Terkait ruang dialog tersebut, PDIP mengklaim setiap waktu selalu menerima masukan yang bersifat kritis.
"Lho kami setiap waktu selalu menerima pihak-pihak yang memberikan masukan kritis, menyampaikan aspirasi dan usulan-usulan strategis," tuturnya.
Diketahui Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyatakan, video kritik DPR dengan gambar Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus yang beredar di media sosial merupakan bentuk kemarahan berbagai pihak atas disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
BEM UI bersama elemen masyarakat lainnya konsisten menolak undang-undang Cipta Kerja sejak masih dirumuskan pada 2020 lalu.
Namun, setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, Presiden Joko Widodo justru menerbitkan Perppu.
"Lebih anehnya lagi, yang lebih membuat kami marah lagi, tindakan inskonstitusional Jokowi yang menerbitkan Perppu Cipta Kerja ini malah diamini, diiyakan oleh seluruh anggota DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU kemarin,” kata Melki.
Maka, pihaknya menyebarkan sebuah video sebagai bentuk publikasi penolakan terhadap UU yang disahkan DPR pada Selasa (20/3/2023) lalu.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
