Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan instruksi larangan buka puasa bersama (bukber) yang ditujukan untuk menteri hingga ASN dinilai membuat gaduh. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis.
"Sebaliknya surat arahan Pak Presiden yang melarang buka puasa bersama itu dicabut aja agar tak terus gaduh bulan Ramadan," kata Cholil Nafis diakun Twitter pribadi yang dikutip pada Minggu (26/3/2023).
Baca Juga: Soal Arahan Presiden Jokowi, Said Aqil: Jangan Dilarang Bukbernya, Tekankan Saja Jangan...
Ia menilai larangan buka puasa bersama yang tercantum dalam surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 untuk mengantisipasi Covid-19 itu tidak realistis.
"Sebab melarang buka puasa bersama dengan alasan demi hidup sederhana, apalagi karena covid sungguh tidak realistis dan tak menemukan momentumnya. Buka puasa itu sederhana," katanya.
"Surat arahannya soal covid sehingga dilarang adakan buka bersama, barusan menerima video Pak Menteri, katanya untuk instansi agar hidup sederhana. Lah? yang bener itu karena covid atau foya-foya Pak?" sambungnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj juga soroti soal larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Ulah Jadikan Puan Maharani Berbadan Tikus, BEM UI Kena Disenggol PDIP, Ruang Dialog Terbuka Nih...
Ia menilai kalau larangan tersebut justru menyinggung perasaan umat Islam, sebab buka bersama seharusnya tidak perlu dilarang. Namun harus ditekankan pada saat menggelar buka bersama sebaiknya dilakukan secara sederhana.
“Tapi kalau dilarang itu menyinggung perasaan (umat), saya itu saja masalahnya. Buka bersama di mana-mana saja ada, baik di Masjidil Haram, di Makkah, di kerajaan Arab itu biasa,” ujar Said Aqil dalam keterangannyayang dikutip pada Minggu (26/3/2023).
Ia juga menilai larangan buka puasa bersama untuk pejabat tersebut sebenarnya memiliki tujuan baik, yakni untuk menghindari pemborosan. Tapi, pemerintah tidak perlu sampai dilarang kegiatan berbuka bersama.
“Jangan dilarang bukbernya. Tekankan saja jangan pemborosan, jangan pakai uang APBN. Pakai uang pribadi,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Jadwalkan Periksa APA atas Dugaan Pencemaran Nama Baik di Kasus Mario Dandy! ini Tanggalnya
Maka, ia meminta agar Surat Edaran (SE) Sekretaris Kabinet terkait larangan buka bersama bagi pejabat dan ASN sebaiknya dicabut.
“Dicabut kalau saya, kalau saya dicabut. Saya mohon (SE) dicabut,” tegasnya.
“Oh banyak mudharatnya nih ya jangan dikeluarkan. Oh ini banyak manfaatnya dikeluarkan. Pro-kontranya banyak mana, baik buruknya banyak mana, sebuah imbauan kalau dikeluarin harus dipikirkan dulu,” sambungnya.
