Viral Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Masjid, Bawaslu: Kalau Bagi Zakat Kita Tidak Boleh Melarang…

Viral Bagi-bagi Amplop Logo PDIP di Masjid, Bawaslu: Kalau Bagi Zakat Kita Tidak Boleh Melarang… Kredit Foto: Istimewa

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan segala bentuk politik paktis tak diperkenankan dalam rumah ibadah. Bagja menegaskan bahwa segala apapun yang tersematkan lambing partai politik tak boleh berada dalam rumah ibadah.

Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya video yang viral memperlihatkan foto Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep yang juga Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur MH Said Abdullah memberikan amplop berisi uang kepada jamaah yang berada di salah satu Masjid di Sumenep, Madura.

Awalnya, Bagja mengatakan jika kini pihaknya tengah menyelidiki adanya dugaan bagi-bagi amplop yang berisikan uang itu.

“Yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di Masjid atau tempat ibadah tidak boleh, tidak diperkenankan, itu untuk menjaga kondusifitas menjelang masa kampanye,” tutur Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Ia menegaskan bahwa yang tersematkan lambing partai politik didalamnya tak diperkenankan berada di rumah ibadah atau tempat ibadah.

“Tapi yang kemudian menandakan lambang partai di dalam tempat ibadah tidak diperkenankan,” ujarnya.

Mengenai alasan Said Abdullah yang menyebut bahwa amplop itu diberikan atas dasar zakat, Bagja mengatakan, pihaknya tak melarang orang untuk berzakat.

Baca Juga: Beredar Video Amplop Merah Logo PDIP Isi Rp300 Ribu Dibagikan di Masjid, Bawaslu: Gimana Gak Lihat, Sudah Nyebar Kok…

Namun, zakat yang diberikan tersebut harus diperbaiki misalnya jangan sampai menggunakan lambang parpol pada amplopnya.

“Kalau bagi zakat kita tidak boleh kemudian melarang. Mungkin diperbaiki kedepan, kalau bagi zakat jangan pakai lambang partai,” ungkapnya.

Baca Juga: Disebut Tidak Adil Cuma Ngurusin Anies, Bawaslu Kena Sindir: Ganti Jadi Bawasnies

Adapun Bawaslu, katanya, masih akan melihat jenis pelanggaran apa terhadap dugaan pemberian amplop berisi uang itu. Ia mengatakan bahwa dugaan pemberian amplop itu akan masuk ke dalam dugaan pelanggaran administrative bukan politik uang.

“Pelanggaran administrasi. Kan masuk administrasi ini, kita bukan politik uangnya, karena politik uang di masa kampanye,” tuturnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover