Rajin Koar-koar Adanya Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Tercium Motif Mahfud Md Mau Singkirkan Sri Mulyani?

Rajin Koar-koar Adanya Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Tercium Motif Mahfud Md Mau Singkirkan Sri Mulyani? Kredit Foto: Taufik Idharudin

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md punya maksud tertentu dalam pembicaraannya mengenai transaksi janggal Rp349 triliun. 

Menurut Benny, Mahfud Md punya motif politik di balik ucapannya.

“Saya sampaikan apabila Pak Mahfud tidak mempertanggungjawabkan pertanyaan yang dia sampaikan kepada publik maka tidak bisa dicegah adanya anggapan ataupun tuduhan publik bahwa Pak Mahfud sedang bermain politik,” tutur Benny kepada wartawan di Senayan, Jakarta, dilansir detikcom, Selasa (28/3/2023).

Benny menduga bahwa Mahfud Md menggunakan informasi terkait transaksi yang nilainya fantastis itu untuk kepentingan politik.

“Dia menggunakan isu ini untuk kepentingan politiknya atau dengan kata lain saya sampaikan waktu itu beliau punya motif politik, punya maksud politik kalau dia tidak menjelaskan secara publik secara jelas, secara transparan apa yang dia sampaikan,” tuturnya.

Tak hanya itu, Benny juga menyebut, ‘pertengkaran’ Mahfud Md dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di depan publik seharusnya tak terjadi.

Baca Juga: Ngaku Hanya Zakat Usai Ketahuan Bagi-bagi Duit di Masjid, Kader PDIP Kena Skakmat: Kok Cara Pembagiannya Seperti Itu?

“Bukan dari kami loh, kami nggak pernah menyampaikan itu. Lalu mereka bertengkar Menko Polhukam Ketua Komiter (Ketua Komite TPPU) bertengkat dengan Kemenkeu di depan publik. Iya kan? Sebagai ketua komite kan mestinya kan simple, ketua komite yak an Menko Polhukam,” tuturnya.

Bahkan, Benny menduga bahwa Mahfud Md seperti punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani sebagai Menkeu.

“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh-tokoh tertentu. Saya rasa pertanyaan saya dalam batas yang masuk akal aja ya kan,” ucapnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Mahfud Md yang mengatakan bahwa pemerintah bukan bawahan DPR ketika bicara mengenai Rp349 triliun itu.

Baca Juga: Mahfud Md Buka Suara soal Nasib Indonesia Usai Kontroversi Penolakan Israel: Yang Benar, Kita Tak Akan Berdiplomasi, Tapi…

“Tidak ada soal kalau dia bilang kan adu kesetaraan. Kita nggak pernah menganggap pemerintah bawahan DPR, tapi juga kita minta pemerintah jangan menganggap DPR itu adalah pesuruhnya pemerintah,” tuturnya.

“Saya rasa clear, kalau itu saya saling menghargai, saling menghormati posisi masing-masing dan saya tanya, Mahfud ini apa posisinya. Apakah omongan dia itu sepengetahuan presiden? Apakah presiden tahu? Ya kan, itu kan nanti yang mau kita bahas dalam rapat yang akan datang ini,” ungkapnya.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover