Masinton juga menilai Menkeu Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD tidak kompak dalam memberantas kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, keduanya sama-sama dari Komite TPPU, namun malah dibumbui perbedaan pendapat.
Menurutnya, sesama internal Komite TPPU harus satu visi. Begitu pun dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Di mana instansi yang itu perlu bekerja sama untuk mengatasi penemuan transaksi janggal. Ia juga menyebut Mahfud tak seharusnya banyak berkomentar.
"Saya mengkritik yang disampaikan Menkopolhukam. Bukan saya membela Bu Menteri (Sri Mulyani), benar-benar saja. Tapi, sebagai menko harusnya bekerja dalam senyap, bukan jadi menteri semua hal dikomentari. Jadi menteri komentator menko itu," kata Masinton.
Di sisi lain, Prastowo mengatakan bahwa pertemuan itu bukan tanpa alasan. Kemenkeu ingin menerima pandangan, kritik, hingga masukan dari sisi publik. Disebutnya, hal tersebut menjadi salah satu rangkaian dari agenda serupa dengan sejumlah tokoh antikorupsi sebelumnya.
Sri Mulyani berterima kasih atas masukan yang diberikan. Rencana selanjutnya, ia akan mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha. Diketahui, mereka mengeluhkan penurunan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) hingga ketentuan ekspor impor barang pameran.
"Kemenkeu terus melakukan silaturahmi untuk mendengarkan masukan dari publik. Direncanakan akan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha, bertemu pemred dan lain-lain," kata Sri Mulyani, dikutip Selasa (28/3/2023).
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
