Lembaga Pengawas DPR Heran Komisi III Malah Serang Mahfud MD soal Dana Janggal Kemenkeu: Wajar Kalau Mereka Ditantang!

Lembaga Pengawas DPR Heran Komisi III Malah Serang Mahfud MD soal Dana Janggal Kemenkeu: Wajar Kalau Mereka Ditantang! Kredit Foto: Taufik Idharudin

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus merasa heran dengan sikap Komisi III DPR RI yang seolah menyerang Mahfud MD pasca informasi dana mencurigakan sebesar 349 Triliun di Kementrian Keuangan. Menurutnya, masyarakat yang memahami korupsi sistemik pasti heran dengan sikap legislator di bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu. 

"Orang-orang yang paham dengan sistemiknya korupsi di Indonesia hampir pasti akan menganggap respons Komisi III atas aksi Pak Mahfud, merupakan respons yang aneh," katanya saat dihubungi Populis.id pada Selasa (28/03/2023).

Baca Juga: Benny K Harman Terus Serang Mahfud MD Soal Uang Mencurigakan di Kemenkeu: Jangan Mencla-mencle, Untuk Apa Dia Ungkap Tapi Enggak Jelas?

Menurutnya, sikap Komisi III kurang tepat karena justru ribut di soal teknis bagaimana seorang Menkopolhukam menyampaikan hasil temuan Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Bagaimana bisa Komisi III hanya mempersoalkan cara yang ditempuh Pak Mahfud tanpa memahami betapa kita memerlukan langkah luar biasa demi bisa membongkar praktek korupsi sistemik yang sebagiannya ditunjukkan dalam kasus transaksi janggal di Kemenkeu," terangnya.

Baca Juga: Benny Harman Soal Rp349 Triliun: Untuk Mengungkap Kebenaran, Saya Mohon Pak Mahfud Jangan Mundur Satu Langkah...

Jadi mestinya, kata dia, langkah Pak Mahfud dan juga PPATK didukung oleh Komisi III jika mereka paham bahwa korupsi yang sistemik masih menguasai birokrasi hingga lembaga DPR itu sendiri. 

Namun sayangnya, lanjut Lucius,  sejak Undang-undang KPK dipreteli hingga sukses melunakkan KPK, rasanya sikap yang ditunjukkan Komisi III konsisten dalam urusan praktek-praktek transaksi janggal hingga korupsi sistemik.

"Jadi ngga mengherankan juga jika mereka mencecar PPATK dan juga mempersoalkan Mahfud hanya karena urusan ketakmemadaiannya regulasi yang mendasari aksi PPATK melaporkan ke Pak Mahfud hasil analisis mereka. Padahal Komisi III-lah yang seharusnya paham bahwa aturan yang memadai itu memang sudah banyak yang dilenyapkan seperti yang terjadi di revisi UU KPK," tegasnya.

"Saya kira hal-hal di atas memang disadari Pak Mahfud yang merasa bahwa tantangan Komisi III dalam rapat dengan PPATK didasarkan pada alasan-alasan yang lemah. Sehingga sudah tepat jika Pak Mahfud sekalian menantang mereka," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover