Rapat dengan Ketua Komite TPPU, Anggota Komisi III DPR Benny Harman Langsung Cecar Mahfud MD Begini!

Rapat dengan Ketua Komite TPPU, Anggota Komisi III DPR Benny Harman Langsung Cecar Mahfud MD Begini! Kredit Foto: Taufik Idharudin

Anggota Komisi III DPR RI Benny Harman mempertanyakan sikap Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tidak menyelesaikan persoalannya secara internal.

Ia menilai sebagai ketua komite tugasnya mengkoordinasi secara cermat terkait permasalahan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lantas setelah itu publik layak disajikan informasi yang sudah matang.

"Jadi yang disampaikan kepada publik adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP (keterbukaan Informasi Publik). Bapak kan bukan pengamat politik," kata Benny saat rapat kerja bersama dengan Menkopolhukam dan Ketua PPATK, di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Baca Juga: Minta Erick Thohir Tak Usah Bersedih, Gibran Rakabuming: Wes Ya, Mulai Sesok Ra Mbahas Piala Dunia U-20 Meneh

Ia menyampaikan sesuai dengan UU KIP, pejabat publik seharusnya hanya menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Sehingga rakyat tidak dibuat bingung dan berspekulasi secara liar atas informasi yang belum tuntas.

"Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik, sesuai dengan undang-undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan, dan itu disampaikan pejabat publik kepada publik, pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya, atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian," katanya dilansir dari dpr.go.id.

Baca Juga: Mendagri Sebut Pejabat dan ASN Masih Boleh Adakan Buka Bersama, Tapi Libatkan...

Maka dia pun mendesak dalam rapat ini agar informasi tentang transaksi keuangan mencurigakan dapat dibuka secara jelas dan tuntas.

"Kalau ini tidak ada penjelasan maka dugaan saya tadi, pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan," ujar Anggota Dewan Dapil NTT I ini.

Benny juga mempertanyakan kepada Mahfud sebagai Ketua Komite yang tidak menyelesaikan masalah tersebut secara internal.

"Menko Polhukam itu adalah Ketua Komite, tugasnya jelas. Tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas, Menkeu anggota. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat pak menko, ketua komite panggil yang bersangkutan," paparnya.

Baca Juga: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Ini Pernyataan Lengkap FIFA!

Sebagai Anggota Dewan dia mempertanyakan kenapa Mahfud tidak melakukan hal tersebut.

"Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya sebagai Anggota Dewan yang melakukan pengawasan. Mengapa itu tidak dilakukan," tanya Benny.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover