Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan merasa heran dengan sikap sejumlah Anggota Komisi III DPR RI yang justru menyerang Menkopolhukam Mahfud MD ketika membahas soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Anthony mengatakan, sikap Anggota DPR yang seperti itu justru membuat masyarakat merasa curiga perihal apa yang sebenarnya ingin dilindungi oleh Anggota DPR.
"Ini adalah fenomena aneh, pertanyaan publik adalah kenapa DPR bersikap gitu, harusnya kan DPR mengetahui jelas bahwa ini adalah agregat, jadi DPR ini membuat publik curiga ada mau melindungi siapa," kata Anthony kepada Populis.id, Kamis (30/3/2023).
Semestinya, DPR RI mendorong Mahfud MD untuk terus membongkar kasus transaksi janggal tersebut. Bukan justru sebaliknya dengan menebar ancaman sampai ingin menjadikan pernyataan Mahfud itu sebagai delik aduan.
Padahal, Anthony menilai apa yang disampaikan Mahfud itu tidak bisa dikategorikan telah membocorkan. Sebab, Mahfud sama sekali tidak menyebut nama ataupun inisial soal transaksi janggal tersebut.
"Ini kita melihatnya, mereka itu menebar ancaman dengan pidana dan sebagainya karena seolah-olah membocorkan kepada publik, kalau secara agregat ya tidak dibocorkan, jadi yang membocorkan kerahasiaan bank atau informasi PPATK itu adalah kalau menyebut individu," ucapnya.
Ia melanjutkan, meski ada beberapa hal yang berhasil dibuka dalam rapat kemarin. Namun semua itu diawali dengan awalan yang kurang harmonis hingga membuat Mahfud MD terlihat naik pitam. Hal ini yang menurutnya harus menjadi evaluasi DPR.
"Sehingga Pak Mahfud keliatan marah, kemudian sikap DPR melunak, ini yang harus menjadi pembelajaran DPR, harus menempatkan posisinya secara benar untuk kepentingan publik," pungkasnya.
Seperti diketahui, dalam rapat antara Menkopolhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantas TPPU Mahfud MD, dengan Komisi III DPR RI terjadi cukup panas.
Terutama antara Mahfud MD dengan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.
