Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Ganjar Pranowo pantas menerima sanksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas blundernya menolak kedatangan Timnas Israel.
Tak hanya sanksi, blunder Ganjar itu berdampak negati. Efek pertama yang paling menonjol adalah Ganjar kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Ganjar menurutnya akan kehilangan besar suara dukungan serta elektabilitas menjelang Pilpres 2024.
Baca Juga: Blunder Ganjar Tolak Timnas Israel Berbuntut Panjang: Jokowi akan Tarik Dukungan Capres
"Penilaian netizen itu pada umumnya bernada negatif terhadap Ganjar. Hal ini kiranya akan menurunkan elektabilitas Ganjar secara signifikan," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Melihat yang terjadi saat ini dan harapan itu telah sirna serta melukai hati para anak muda yang sejatinya selangkah lagi berkiprah di dunia internasional.
Baca Juga: Blunder Ganjar Tolak Israel Bakal Untungkan Anies, NasDem Pede: Nanti Lihat Efeknya!
"Ganjar dinilai sosok yang tak mampu menyerap aspirasi rakyat sehingga bersikap berseberangan dengan harapan masyarakat. Hal itu menjadi kegagalan fatal Ganjar sebagai calon pemimpin nasional, khususnya capres," ucapnya.
"Jadi, secara alamiah kepemimpinan Ganjar tergerus melalui kasus penolakannya Israel terlibat dalam Piala Dunia U-20. Kelayakan Ganjar menjadi pemimpin nasional menjadi turun ke titik nadir terendah," ujar mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta menambahkan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Diduga Terseret Kasus Rafael Alun, Manajer: Nggak Mungkin Aa Begitu!
Lebih lanjut, dia menilai sikap penolakan Ganjar sama halnya dengan pembangkangan atas perintah Presiden Jokowi. Sejatinya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, gubernur harus mematuhi semua arahan dan kebijakan presiden.
"Ganjar tidak tegak lurus atas kebijakan pemerintah pusat. Ganjar bahkan membangkang kebijakan pusat, khususnya arah kebijakan Jokowi. Loyalitas Ganjar terhadap Jokowi layak diragukan. Karena itu, Jokowi pantas memberi sanksi kepada Ganjar," pungkasnya.
Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Warta Ekonomi.