Anggota DPR Ramai-ramai Tolak Satgas Transaksi Janggal Rp349 T Bentukan Mahfud MD

Anggota DPR Ramai-ramai Tolak Satgas Transaksi Janggal Rp349 T Bentukan Mahfud MD Kredit Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD akan membentuk Satgas untuk menindaklanjuti transaksi janggal Rp349 triliun.

Mahfud MD menyebutkan bahwa satgas tersebut nantinya akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Bareskrim Polri, Bidang Pidana Khusus Kejagung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam.

Baca Juga: Mahfud MD Punya Modal Jadi Cawapres, Pengamat Lihat Dari Sisi Ini!

Namun, rencana Mahfud itu mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi III DPR.

Alasan DPR Tolak Satgas Bentukan Mahfud MD dan Sri Mulyani

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyampaikan pendapat dan keberatannya terhadap pembentukan satgas, di mana hal itu diutarakan secara langsung saat rapat Komisi III DPR RI dengan Mahfud, Menkeu Sri Mulyani, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (11/4/2023).

Baca Juga: Mahfud MD Bakal Bentuk Satgasus di Kasus Transaksi Janggal Rp349 T, Komisi III DPR Minta Penjelasan Begini!

Anggota Komisi III Fraksi Golkar Supriansa mengaku menyambut baik dengan rencana satgas yang dibentuk, akan tetapi menurutnya seharusnya dengan bentuk lain.

Menurut Supriansa, seharusnya Mahfud MD harus melibatkan banyak penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan Kejaksaan. Seharusnya tidak lagi melihat Direktorat Bea Cukai, karena ia percaya melalui penegak hukum bisa langsung diproses.

Beberapa anggota DPR berpendapat, bahwa penyelidikan transaksi mencurigakan itu sebaiknya dilakukan oleh lembaga eksternal, bukan satgas yang beranggotakan internal Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga: Bakal Bentuk Satgas TPPU Terkait Transaksi Janggal Rp349 T, Mahfud MD: Tidak Lama Lagi Lah...

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Suding berpendapat bahwa tidak masuk akal jika masalah yang terjadi di internal diselesaikan oleh anggota internal juga.

Sehingga Sarifuddin Suding mengusulkan bahwa yang menyelidiki transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebaiknya panitia khusus (pansus) yang dibentuk melalui hak angket DPR.

Begitu juga dengan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, yang mengatakan bahwa sumber masalah utama dari polemik transaksi mencurigakan Rp349 triliun ada di Dirjen Kepabeanan dan Perpajakan Kemenkeu.

Jadi, tidak mesti anggota satgas Komite TPPU melibatkan mereka. Bahkan, Benny K Harman juga menuding satgas bentukan Komite TPPU itu menutup kasus tersebut dengan cara halus.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover