Pemuda Lampung Kritik Gubernur, Eh Keluarganya Malah Ditekan, Politisi Demokrat Berang: Seharusnya yang Ditangkap Itu…

Pemuda Lampung Kritik Gubernur, Eh Keluarganya Malah Ditekan, Politisi Demokrat Berang: Seharusnya yang Ditangkap Itu… Kredit Foto: Instagram/@awbimax

Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengkritik keras respon dari aparatur negara di Lampung atas kritik yang disampaikan salah seorang warganya bernama Bima Yudho. Diketahui, pemuda tersebut viral di media sosial karena mengkritik kondisi Lampung yang hingga saat ini tidak maju-maju, namun malah mendapat respon kurang baik.

Santoso menegaskan bahwa seharusnya kritik bisa diterima dengan baik oleh pejabat. Menurutnya, penguasa pada semua jabatan harus terbuka atas kritik dari warganya.

Baca Juga: KKB Serang Pasukan Elite TNI, Sejumlah Prajurit Gugur yang Lainnya Disandera

"Yang ditangkap seharusnya idenya bukan orangnya. Penguasa pada level manapun seharusnya peka terhadap kritikan apapun bentuknya. Jika ada kritik dari rakyat itu tandanya rakyat peduli atas jalannya pemerintahan dari semua sisi," katanya kepada awak media pada Minggu (16/04/2023).

Ia menegaskan jangan bungkam suara rakyat dan jangan menilai bahwa kritik yang disampaikan oleh rakyat adalah mencemarkan nama baik yang dikritik. Kalau semua pemimpin ritmenya sama seperti kepala daerah yang dikritik saat ini, maka reformasi yang melahirkan demokrasi saat ini hanya melahirkan para pemimpin yang otoriterian.

Maka, ia mengecam keras tindakan Bupati yang sampai datang ke rumah bahkan menekan orang tua Bima. Menurutnya, tindakan bupati yang bersangkutan adalah preseden buruk bagi demokrasi di daerah.

"Saya berharap bahwa pemanggilan bupati kepada orang tua Bima Yudho adalah dalam membicarakan bagaimana pembangunan Lampung dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat atas kritikan yang dilakukan oleh Bima Yudho yang ramai di medsos," terangnya.

"Bukan sebaliknya dimana bupati Lampung tersinggung dan marah atas kritikan tersebut," sambungnya.

Santoso mengingatkan bahwa posisi jabatan bupati adalah sangat strategis setelah jabatan presiden. Jika presiden memimpin pemerintahan di level negara maka bupati/walikota memiliki kewenangan untuk membangun wilayahnya baik fisik maupun non fisik sesuai dengan amanat UU bahwa wilayah otonom berada di tingkat Kab/Kota.

Baca Juga: Kubu Anas Urbaningrum Bikin Cikeas Ketar-ketir: SBY Harus Minta Maaf, Dia Aktor Utamanya!

Baca Juga: Relawan akan Sodorkan Empat Nama Capres Hasil Musra ke Jokowi: Ada Ganjar dan Prabowo, Anies Jangan Ngarep!

"Sayangnya hak otonomi yang dimiliki Kab/Kota belum dimanfaatkan oleh bupati dan walikota untuk membangun wilayahnya lebih baik namun lebih banyak mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya atas hak otonomi itu. Sedangkan rakyat diabaikan, prinsip negara demokrasi dimana semua harus dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat masih jadi slogan saja," pungkasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover