Kebijakan larang Muhammadiyah di sejumlah daerah menggunakan lapangan dalam menggelar Salat Idul Fitri mencuat belakangan ini. Kebijakan itu membuat respons yang beragam.
Salah satunya yang mendukung, Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir. Ia mengatakan alasannya setuju dengan kebijakan tersebut.
Menurutnya, penentuan Salat Idul Fitri adalah kewenangan pemerintah melalui sidang isbat. Meski, pemerintah tak melarang pihak lain menggelar di waktu yang berbeda.
Namun, yang dipersoalkan, kata Gus Nadir, yakni pihak yang meminta fasilitas, seperti lapangan, untuk mengadakan Salat Idul Fitri. Padahal, waktunya tak sama dengan yang ditetapkan pemerintah.
Gus Nadir menyebutkan karena lebaran lebih dulu, mestinya pihak tersebut mempunyai tenggang rasa. Belakangan, pernyataan Gus Nadir turut dipersoalkan, lantaran tolerasinya dipertanyakan.
“Pengertian tolerasi sesuai kepentingan kelompok mereka,” tutur Eks Sekretaris Badan Usahan Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, Selasa (18/4/2023).
Baca Juga: Dulu Sempat Kecewa dan Ngarep, Kini Mahfud Md Ngaku Ogah Ngejar Jadi Cawapres Anies
Said Didu mengatakan fasilitas publik milik rakyat. Sementara, pemerintah hanya pengelola.
“Kenapa rakyat mau beribadah di fasilitas milik mereka dilarang,” tuturnya.
Mestinya, menrutunya, pemerintah mengayomi, bukannya malah memaksa rakyat.
“Pemerintah itu pengayom seluruh rakyat-bukan memaksa rakyat. Gak usah terlalu jauh gunakan istilah fiqih atau apa saja,” ungkapnya.
Baca Juga: Ditanya soal Dirinya Diincar Jadi Cawapres Anies, Mahfud Md: Ya Silahkan Saja Itu…
Sebelumnya, dua Pemda Pekalongan dan Sukabumi melarang Muhammadiyah memakai lapangan untuk menggelar Salat Idul Fitri. Belakangan ini, usai disorot, baru mengizinkan.
Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.
