Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera soroti soal Tiktoker Bima Yudho yang belakangan viral di media sosial imbas mengkritik Lampung. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat dan merespons dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pejabat di Lampung terhadap orang tua Bima.
“Kemendagri perlu melihat responnya Pemda atau aparat lokal. Jika Ada unsur intimidasi perlu ditegur dan diluruskan,” kata Mardani dilansir dari akun resmi Fraksi PKS pada Selasa (18/4/2023).
“Anggap saja sebagai anak yang kasih laporan pada orang tua,” sambungnya.
Baca Juga: Gubernur Lampung Intimidasi Orang Tua Bima? Pemprov Auto Ngebantah, Begini Kata-katanya!
Mardani menyampaikan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari pilar demokrasi. Dia menyebut pemimpin yang baik tidak anti dan memusuhi kritik.
“Kebebasan berpendapat pilar demokrasi. Walau pahit kritiknya berdasarkan fakta. Pemimpin yang baik mestinya tidak anti apalagi memusuhi kritik," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pun mengklaim tak ada tindakan intimidasi terhadap Bima. Padahal, sebelumnya, orang tua Bima mengaku tersinggung dengan pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi lewat sambungan telepon.
"Bila ada masukan atas kinerja tentu diterima, dan menjadi bahan perbaikan. Begitupun mengenai apa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Senin (17/4/2023).
Ia mengklaim untuk pemberitaan mengenai kedatangan bupati dan beberapa pihak ke rumah keluarga pegiat sosial media itu merupakan bentuk sapaan.
"Kemarin saat Wakil Bupati Lampung Timur meneruskan sambungan telepon ke keluarga konteksnya menyapa, tidak ada intimidasi," katanya.
Dia melanjutkan kegiatan silahturahmi perangkat pemerintah kepada keluarga merupakan hal yang wajar. Dan hanya tindakan memastikan bahwa pegiat media sosial itu merupakan warga Lampung.
"Aspirasi masyarakat perlu kita terima, tidak ada konteks macam-macam. Dan pelaporan ke pihak berwajib tidak berkaitan dengan pemerintah provinsi," tambahnya.
Tanggapan atas kontroversi yang melibatkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pegiat media sosial Bima Yudho Saputro mengenai kritik atas kerusakan sejumlah jalan, sistem pendidikan, dan sejumlah hal lain di Lampung dikatakan oleh gubernur secara langsung.
"Ya persoalan itu hanya asumsi, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Bila ada yang ingin memberikan aspirasi silakan, namun harus disertai bukti," kata Arinal.
