Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai pencapresan Ganjar Pranowo yang dilakukan PDI Perjuangan berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah soal elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Kendati elektabilitas Ganjar sempat merosot buntut penolakan Timnas Israel yang berimbas pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar itu, namun elektabilitas Ganjar kembali menjak. Hal ini kata Jamiluddin tak mau disia-siakan oleh PDI Perjuangan.
Jamiluddin mengatakan, pencapresan Ganjar berdasarkan pertimbangan elektabilitas ini jelas kontras dengan pernyataan PDIP sebelumnya, dimana kata dia PDI selalu koar-koar mengatakan pencapresan yang dilakukan partai ini jelas tak melihat elektabilitas seorang calon.
"Bahkan Sekjen PDIP Hasto kerap mengatakan, partainya tidak akan mengusung calon hanya berdasarkan elektoral dan pencitraan. Pernyataan itu rupanya tidak terbukti sama sekali," kata Jamiluddin kepada Populis.id Sabtu (22/4/2023).
Selain itu, Jamiluddin juga menyoroti pernyataan Puan Maharani yang menyebut pencapresan PDI jelas melihat kinerja kandidat yang bersangkutan, menurut Jamiluddin hal ini juga dilanggar PDI sendir sebab baginya kinerja Ganjar tak terlalu menonjol dia hanya bermodal pencitraan di media sosial saja.
"Jadi, PDIP rupanya tidak berbeda dengan partai lain yang menggunakan elektoral sebagai tolok ukur utama sebagai capres. Elektoral yang diperoleh Ganjar itu juga dominan hasil dari pencitraan, bukan kinerjanya," tuturnya.
Ia menganggap bahwa Ganjar selama dua periode menjabat Gubernur Jawa Tengah belum terdengar prestasinya yang monumental. Kinerja Ganjar menurut Jamil justru terlihat hanya datar alias biasa saja.
"Bahkan belum terdengar prestasinya yang diakui dunia internasional. Hal ini menguatkan pemilihan Ganjar sebagai cawapres lebih dominan karena elektoral dari hasil pencitraan," ucapnya.
"Hal itu kiranya akan mengulang Pilpres 2014 dan 2019, di mana rakyat harus memilih capres hasil pencitraan. Karena itu, kalau Ganjar menang sudah terbayang kinerjanya yang tidak akan jauh beda dengan pemimpin yang dihasilkan 2014 dan 2019," pungkasnya.
