Nah Lho! Bekingin Gudang Solar Ilegal, AKBP Achiruddin Ngaku Terima Gratifikasi Sejak 2018, Bilangnya Sih Sebagai Jasa..

Nah Lho! Bekingin Gudang Solar Ilegal, AKBP Achiruddin Ngaku Terima Gratifikasi Sejak 2018, Bilangnya Sih Sebagai Jasa.. Kredit Foto: Twitter

Imbas kasus dugaan penganiayaan anaknya, Aditya Hasibuan, kepada Ken Admiral, AKBP Achiruddin Hasibuan menjadi sorotan netizen. Kelakuannya pun langsung dikuliti, termasuk soal gudang solar ilegal.

Ditreskrimsus Polda Sumut sendiri mengungkap bahwa Achiruddin diduga menerima gratifikasi dari gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) solar ilegal milik PT Almira sejak 2018 lalu dengan dalih sebagai jasa pengawas.

Baca Juga: Singgung Ganjar Pranowo yang Di-Bully Gegara Batalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Megawati: Kalian Anak Muda Ngerti...

“Achiruddin Hasibuan mengakui menerima uang dari pemilik gudang PT Almira sebagai jasa pengawas sejak tahun 2018 hingga 2023,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada Sabtu (29/4/2023).

Meski Achiruddin telah mengakui kalau dirinya menerima gratifikasi, tapi penyidik masih mendalami pengakuan tersebut. Terlebih gudang itu berdekatan dengan kediaman ayah Aditya itu.

Terbaru, Kombes Hadi mengaku pihaknya sudah menyurati Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Achiruddin.

Pada Senin (1/5/2023), ia menyampaikan, “Sudah itu Jumat lalu yang saya ketahui dikirim penyidik Reskrimsus ke PPATK tentang pemberitahuan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan undang-undang korupsi.”

Baca Juga: Terkuak! Boroknya Penjara Dibongkar Habis, Tio Pakusadewo Beberin Bedanya Sel Napi Lain dan Sel Koruptor, Ternyata..

“Jadi surat yang dikirim ke PPTAK sebagai bentuk pemberitahuan dan koordinasi yang dilakukan Polda Sumut dalam menyidik dugaan TPPU yang dilakukan AH (AKBP Achiruddin),” sambung Kombes Hadi.

Pengusutan dugaan gratifikasi yang diterima Achiruddin itu berdasarkan dengan Pasal 5 Ayat (1) a,b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 huruf a,b,e,f, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3,4,dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantas TPPU.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover