Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menentang habis pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana yang menuding Presiden Joko Widodo tidak netral dan terlalu ikut campur dalam menyiapkan calon presiden bakal penerusnya.
Hal itu ditegaskan Masinton dalam diskusi KedaiKOPI bertajuk “OTW 2024: Adu Ampuh Rencana Istana vs Rencana Rakyat” yang berlangsung di Akmani Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023).
"Seorang pemimpin dia harus bisa menyiapkan kesinambungan kepemimpinan, kalau itu kemudian dibahas dengan elemen-elemen partai politik pendukungnya, ya apa yang salah, apa yang dilanggar?," tanya Masinton.
"Menurut saya tidak ada yang salah dengan itu, melanggar tidak, tidak ada yang dilanggar dengan itu," sambungnya.
Masinton juga tidak sepakat dengan sikap Denny yang menyimpulkan bahwa Jokowi telah melanggar konstitusi. Padahal, menurutnya apa yang dilakukan Jokowi saat ini bukanlah sebagai bentuk pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum.
"Kenapa tadi disampaikan Bung Denny tadi saya lihat ada pelanggaran konstitusi segala macam dari analisisnya, analisisnya juga menurut saya prematur," ujarnya.
Anggota DPR RI itu menilai analisis Denny terlalu prematur karena sampai saat ini dirinya tidak melihat langkah Jokowi yang ingin mengusung capres sendiri. Sebab, semua capres yang muncul saat ini selalu melalui mekanisme pengusungan parpol.
"Katakan umpama, presiden punya preferensi si A si B, si C semuanya kan mekanismenya melalui partai politik, nah kalau melalui mekanisme partai politik ya memang konstitusinya mengatur itu, terus apa yang dilanggar?," ucapnya.
Masinton juga tidak terima dengan tudingan Denny yang menyebut Jokowi ingin menjegal bakal calon presiden Anies Baswedan. Sebab, menurutnya sampai saat ini baru ada satu bakal capres secara definitif yaitu Ganjar Pranowo.
"Kemudian katanya akan menjegal, menjegal apanya, yang definitif hari ini, kandidat yang definitif hari ini baru hanya mas Ganjar sebagai bakal calon presiden," pungkasnya.
