Komisi I DPR RI meminta oknum TNI yang memasok atau memperjualbelikan senjata kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dihukum berat.
Permintaan itu dikemukakan anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menanggapi pernyataan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono bahwa adanya oknum dari TNI yang memperjualbelikan senjata ke KKB.
"Ini adalah bentuk pengkhianatan yang sangat pantas dan wajar jika pelakunya dihukum berat," kata Christina kepada wartawan dalam keterangan persnya, Minggu (7/5/2023).
Dia menyesalkan keterlibatan oknum TNI dan harus segera dihentikan.
“Benar kata Panglima TNI, hentikan jual senjata kepada musuh, itu sama saja membunuh saudara sendiri. Sudah berapa prajurit TNI yang gugur di Papua? Ini menyedihkan," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu mendukung penuh langkah Panglima TNI memberantas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di wilayah konflik Papua Kodam XVII/Cenderawasih.
"Praktik jual beli senjata ini miris betul dan menjadi kejahatan luar biasa. Ini menjadi salah satu penyebab rumitnya penyelesaian konflik di Papua selama ini, yaitu keberadaan rantai pasok senjata dan amunisi yang diduga melibatkan aparat TNI sendiri," ucapnya.
Christina pun meminta semua pihak terkait tidak menjadikan suplai senjata kepada musuh atau yang patut diduga berhubungan dengan musuh sebagai lahan bisnis.
“Jadikan ini kesempatan untuk melakukan pembenahan total, mulai dari komandan sampai prajurit di lapangan harus punya komitmen yang sama, jangan sampai ini dijadikan lahan bisnis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
