Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana kurang menyepakati usulan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan membagi jam masuk kantor untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas di Jakarta.
Menurutnya, usulan membagi jam masuk kantor tersebut sangat kompleks untuk direalisasikan. Sebab, kebijakan tersebut sangat minim untuk diberi pengawasan.
"Idenya bagus tapi eksekusi dan pengawasannya akan sulit, ada ratusan kantor di Jakarta, kebijakannya akan terlalu kompleks untuk diawasi dan dilaksanakan," kata William saat dikonfirmasi, Senin (8/5/2023).
William khawatir, pengaturan jam masuk kantor tersebut hanya akan menjadi sia-sia karena tetap ada penumpukan kendaraan di jam-jam pulang kantor.
"Bisa dipastikan macet tetap terjadi karena mereka pulang di waktu yang sama," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai kebijakan kerja dari rumah atau WFH secara bergantian masih menjadi solusi yang lebih baik untuk mengurangi kemacetan, ketimbang harus membagi jam masuk kantor.
"Lebih baik kantor-kantor dihimbau untuk kerja secara hybrid WFH dan WFO secara bergantian. Ketika ada yang WFH jalanan akan lebih lengang karena sebagian warga kerja di rumah," ungkapnya.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana akan membagi jam masuk kantor untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Heru menyebut akan segera melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak terkait.
Terkait masalah pembagian waktu masuk, Heru berencana membagi menjadi dua bagian yaitu jam 08.00 dan 10.00. Heru juga mempersilakan para pengusaha swasta untuk mengatur secara mandiri dengan kebijakan perusahaan.
"Masuknya tiap gedung tuh harus separuh, jam 8 dengan jam 10. Kalau orang tua dari rumah jam 6 nganter anak sekolah dulu jam 7. Terus dia ke kantor jam 8. Jadi gak ganggu juga orang tua untuk nganter sekolah. Ada juga yang jam 10, ya itu jam 8 dengan jam 10 siapa aja nanti itu dibahas. Tergantung masing-masing mereka swasta yang penting terbagi," ujar Heru, Rabu (3/5/2023).
