Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan di Provinsi Lampung.
Hal ini disampaikan usai Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri melakukan peninjauan jalan rusak di provinsi tersebut.
Menkeu menyebut bahwa Pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak dan tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota.
"Tahukah kamu berapa jumlah APBN dan APBD serta instrumen Keuangan Negara yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera?," kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Minggu (7/5).
Ia merinci, dari APBN, pihaknya mencatat belanja K/L PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun 2023.
"Dan sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar," ujarnya.
Selain itu, pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana ke Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pembangunan jalan berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dari APBN 2023 mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.
Kemudian, ada juga pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung yang disalurkan melalui PMN dan Jaminan Pemerintah kepada BUMN, Hutama Karya di dua ruas, yakni Bakauheni-Terbanggi Besar dan Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
Pada Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Panjang 140 km) pemerintah pusat menggelontorkan dana dalam bentuk PMN Rp 2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp 22,09 triliun. Ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung (Panjang 189 km) dikucurkan sebesar Rp 4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun.
"Pendanaan pembabasan Lahan oleh @blu.lman, Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp 3,75 triliun dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun," jelasnya.
Sementara itu, alokasi anggaran dari APBD tercatat alokasi untuk Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun. Bahkan, khusus Provinsi Lampung sendiri alokasinya mencapai Rp 886,8 miliar.
"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," tandasnya.
Lihat Sumber Artikel di Fajar Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Fajar.
