Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang mengkritik keras Joko Widodo setelah kepala negara menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintahan di Istana Negara pada akhir pekan lalu.
Menurut Hasto, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu tidak seharusnya mempersoalkan pertemuan tersebut sebab hal itu yang melanggar peraturan, lagi pula pertemuan seperti ini kata Hasto juga sering dilakukan presiden sebelum Jokowi. Hasto tidak memperjelas presiden yang mana yang ia maksud namun yang jelas presiden RI sebelum Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin (di Pilpres 2019). Tetapi tentu saja, Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya,” kata Hasto saat ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin (8/5/2023).
Adapun Jusuf Kalla menilai menilai pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah itu jelas membahas Pilpres 2024 mendatang, sebab NasDem yang termasuk salah satu partai pendukung pemerintah tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Jusuf Kalla lantas meminta Jokowi untuk netral dalam Pilpres kali ini, menurutnya kepala negara sudah kebablasan mengurus Pemilu 2024.
Terkait itu Hasto dengan tegas membantah, dia mengatakan dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu. Jokowi dan para ketum parpol membahas berbagai persoalan bangsa, tak ada omongan yang menyinggung Pilpres.
"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ungkapnya.
Terkait tak diundangnya Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu Hasto menegaskan bahwa itu terkait dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok capres usungan Nasdem, yang menjadi antitesa dari Presiden Jokowi.
"Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang? Sangat jelas, penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," ujarnya.
