Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membalas nasihat Jusuf Kalla ihwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak boleh terlalu jauh terlibat dalam politik jelang Pemilu 2024.
Hasto menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi mengumpulkan partai koalisi pemerintah di Istana bukanlah hal yang baru. Menurutnya, para presiden sebelumnya juga melakukan hal sama, yakni melakukan pertemuan dengan ketua parpol koalisi pemerintahan.
"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’rif Amin (di Pilpres 2019)," kata Hasto saat ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta pada Senin (8/5/2023).
"Tetapi tentu saja, Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.
Hasto mengatakan, tak ada persoalan terkait pertemuan para ketua umum parpol koalisi pendukung pemerintah, karena yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.
"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ungkapnya.
Baca Juga: Bawaslu Janji Tak akan Diskriminatif Terhadap Ganjar dan Anies: Sama-sama Diawasi!
Sementara itu, ketika Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan enam parpol di Istana, Hasto menegaskan bahwa itu terkait dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok capres usungan Nasdem, yang menjadi antitesa dari Presiden Jokowi.
Sementara kebutuhan bangsa saat ini, kata dia, tentu saja meneruskan yang sudah dijalankan Presiden Jokowi.
"Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang? Sangat jelas, penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," ujarnya.
Baca Juga: Bernilai Miliaran Rupiah, Benarkah KPK Menyita Puluhan Mobil Mewah Milik Anies Baswedan?
Namun, Hasto mengatakan, Presiden Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan termasuk kritik yang disampaikan.
"Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," pungkasnya.
Pernyataan JK
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu. Dia mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-10 dan 11 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baca Juga: Relawan Jokowi Serahkan Nama Capres Hasil Musra, Anies Baswedan Nggak Masuk Hitungan
"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi Pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
Baca Juga: Survei Selalu di Bawah Ganjar & Prabowo, Anies Pede Bisa Menang dalam Waktu Seminggu!
"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.
Sebelumnya, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem Charles Meikyansah mengkonfirmasi, NasDem tidak mendapat undangan terkait pertemuan antara Presiden Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana, Selasa malam.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.