Tak Undang Partai NasDem ke Istana, PDIP: Tapi Pak Jokowi Tetap Buka Ruang Dialog, Buktinya...

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tetap membuka ruang dialog sebagai pemimpin bangsa meski tak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Selasa 2 Mei lalu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan ruang dialog itu dibuka dibuktikan dengan adanya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marivest) yang menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini.

Baca Juga: Sebut Presiden Jokowi tak Bicara Politik Praktis Saat Temui 6 Ketum Parpol, Tapi Sekjen PDIP Akui Ada Bahasan Soal Pemimpin Masa Depan

Awalnya Hasto menyampaikan, jika politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Presiden Jokowi.

"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," kata Hasto ditemui di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

"Buktinya, juga ada pertemuan antara Bapak Luhut dengan Bapak Surya Paloh. Itu kan menunjukkan kepemimpinan yang membangun dialog tadi," sambungnya.

Baca Juga: Ada yang Hilang Respect Sampai Kena Disindir Gegara Kritik Kendaraan Jokowi, Tiktoker Bima Beri Jawaban Gak Disangka-sangka!

Sementara itu, soal perlu atau tidaknya NasDem dilakukan reshuffle dari kabinet Jokowi-Maruf, Hasto menegaskan, hal itu menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi.

"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," tuturnya.

"Tetapi, ketika reshuffle dijalankan atas kehendak Bapak Presiden, itu harus melalui suatu pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas Kabinet Indonesia Maju untuk menjaga soliditas dari seluruh jajaran kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik," sambungnya.