Pasukan AHY dan Jusuf Kalla Mencak-mencak Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024, Eh.. Disahutin PAN: Ngapain Netral? Kalian Deg-degan ya?

Pasukan AHY dan Jusuf Kalla Mencak-mencak Minta Jokowi Netral di Pilpres 2024, Eh.. Disahutin PAN: Ngapain Netral? Kalian Deg-degan ya? Kredit Foto: Istimewa

Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak bersikap netral pada Pilpres 2024 mendatang. Partai politik besutan Zulkifli Hasan justru blak-blak meminta Kepala Negara berpihak pada kelompok dan golongan tertentu pada Pilpres mendatang. 

Adapun desakan agar Jokowi netral pada Pilpres 2024  saat ini sedang gencar dilakukan sejumlah pihak seperti Partai Demokrat dan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Desakan itu muncul setelah Jokowi menggelar pertemuan bareng sejumlah ketua umum partai politik pendukung pemerintah  di Istana Negara pada akhir pekan lalu.

Baca Juga: Diakui Surya Paloh, Cap Bapak Politik Identitas Buat Anies Sukar Dihapus: Nyesel, Demokrat Kehilangan Konstituen, Elektabilitas Jeblok!

“Presiden Jokowi tidak boleh netral di pemilu 2024,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Viva mengatakan, desakan yang meminta Jokowi netral di Pemilu 2024 datang dari kelompok yang saat ini memang sedang ketar-ketir, jelas mereka takut keok pada hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu. Mereka khawatir lantaran sampai sekarang publik masih sangat puas dengan kinerja Jokowi, sehingga siapapun capres yang didukung Jokowi berpeluang besar ikut dipilih masyarakat. 

"Lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya,”  kata Viva sambil terkekeh.

Baca Juga: Berani-beraninya Kritik Program Menko Luhut, Hidung Anies Langsung Kena Tunjuk Si Opung: Nggak Betul Itu, Datang Kau Ke Kantor Saya!

Baca Juga: Demokrat Sebut Jokowi Jadikan Istana Markas Tim Sukses, Hmm.. Tanda-tanda Semakin Stres Karena Tersingkir 10 Tahun

Lebih lanjut, Viva mengatakan selain harus berpihak pada kelompok tertentu, Jokowi pada Pilpres nanti juga mesti  aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai.

“Presiden mesti bertanggungjawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara,” tuntasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover