Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam sikap dan tindakan Presiden Jokowi soal Pemilu presiden 2024. Menurut PAN, langkah-langkah yang dilakukan Jokowi masih dalam koridor yuridis dan etis.
"Tidak ada pelanggaran hukum dan Undang-undang jika Presiden sering bertemu, berdiskusi, bertukar-pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah. Bahkan hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik, kuat, untuk mewujudkan clean government and good governance," katanya dalam keterangan yang diterima Populis.id pada Selasa (09/05/2023).
Ia menegaskan, jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted.
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih," ucapnya.
Di samping itu, Viva menganggap bahwa dari sisi etika politik, sikap presiden Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika mesti harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja. Selama ini dengan Prabowo, Airlangga hubungan Jokowi dekat.
"Apalagi dengan Bang Zulkifli Hasan karena mereka membantu di kabinet. Dengan para gubernur juga dekat, apalagi dengan Ganjar Pranowo, karena pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan Pusat yang memiliki fungsi desentralisasi dan dekonsentrasi dari kebijakan pemerintah Pusat," tuturnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga bangsa untuk maju berkontestasi di Pilpres. Tetapi sering kali Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu.
"Memang apa masalahnya jika presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?," ucapnya.
