Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan cawe-cawe urusan Pilpres 2024.
Menurutnya, tindakan Jokowi itu bakal ditiru kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024 nanti.
Titi awalnya menjelaskan tindakan Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/5/2023) lalu, menggunakan kaca mata UU Pemilu. Dalam beleid tersebut, presiden harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara saat ikut berkampanye.
Dengan menggunakan filosofi regulasi tersebut, kata Titi, seharusnya Jokowi cuti dan tidak menggunakan Istana Kepresidenan untuk kepentingan "partisan Pilpres 2024". Selain tak sesuai dengan semangat UU Pemilu, aksi cawe-cawe kepala negara itu juga bakal jadi contoh buruk bagi kepala daerah.
"Sebagai pejabat publik kan dia (Jokowi) adalah contoh, figur teladan bagi pejabat publik lainnya.... Dia akan direpitisi, diduplikasi oleh pejabat lain yang berlatar politik pada level yang lebih rendah," kata Titi kepada wartawan, dikutip Selasa (9/5).
Terlebih lagi, lanjut Titi, Pilkada Serentak akan digelar pada akhir 2024, hanya berjarak beberapa bulan dari gelaran Pilpres. Bukan tidak mungkin, para gubernur mencontoh Jokowi dengan menggunakan rumah dinas sebagai tempat konsolidasi dan pemenangan pemilihan gubernur. Hal serupa bisa jadi dilakukan pula oleh bupati dan wali kota.
Sementara itu, Presiden Jokowi sudah membantah anggapan bahwa dirinya ikut campur urusan koalisi dan capres. Menurut Jokowi, pertemuannya dengan enam ketum parpol di Istana hanya untuk diskusi semata.
"Cawe-cawe. Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi," kata Jokowi memberikan tanggapannya sambil tertawa, di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Jokowi pun mengatakan, dirinya juga merupakan seorang pejabat politik. Namun, urusan capres dan cawapres merupakan urusan partai atau gabungan partai.
"Saya tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
