Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek turut menanggapi soal pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ikut campur dalam urusan politik jelang Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, JK meminta agar Jokowi meniru sikap Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mengenai hal itu, Awiek menghormati JK sebagai tokoh senior baik di bidang politik maupun organisasi. Tetapi, ia mengingatkan bahwa Megawati tidak seperti yang disebutkan JK.
Megawati, kata Awiek, juga pernah mengurusi urusan pencalonan Pemilu sebelum jabatannya berakhir di 2004.
“Sekedar mengingatkan, ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya,” tutur Awiek kepada wartawan, Senin (8/5/2023).
Ia menilai, pertemuan ketua umum partai politik koalisi pemerintah di Istana dengan tidak mengajak salah satu partai koalisi bukan kali ini saja terjadi, di era sebelumnya Jokowi juga terjadi meskipun dalam konteks lain.
Ia mengatakan, pertemuan Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045.
“Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol,” katanya.
“Pertemuan itu digelar di malam hari, di luar jam kerja. Sejauh tidak ada UU yang dilanggar ya boleh-boleh saja,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga menyindir JK saat menjabat sebagai wapres 2019 dan berstatus sebagai dewan penasehat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?” ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.
