Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang terlalu cawe-cawe dalam urusan politik terkait dengan Pilpres 2024. Demokrat harap presiden bersikap netral, tak perlu campuri urusan pemilihan, apalagi mengundang ketum parpol ke Istana.
Terkait dengan persoalan itu, Peneliti BRIN Siti Zuhro memandang bahwa Indonesia sebebarnya sudah berpengalaman di bawah orde baru dengan dulu adanya rencana pembanguan lima tahun (Repelita) yang berlangsung selama enam perido atau 30 tahun. Tujuannya agar ada keberlanjutan program.
Namun setelah ambruknya orba, otomatis payung landasan hukum pemerintah adalah konstitusi.
"Konstitusi itu saja yang memayungi pemerintah, presiden maupun wakil presiden, jadi acuannya jelas," ujar Siti Zuhron dilansir dari republika.
Baca Juga: Dugaan KPK, Keluarga Terlibat Pencucian Uang Rafael Alun, Sosok Ini Bakal Ditelusuri
Menurutnya, pemerintah saat ini, tidak perlu lagi mendikte-dikte apa yang perlu dilakukan pemerintahan ke depan.
"Gak bisa mendikte, mengontrol partai saja sudah setengah mati. Menurut saya publik cerdas untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya," ujarnya.
Sebelumnya, Sekjen PBB Hasto mengatakan bahwa tak ada yang salah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka. Menurutnya, pertemuan tersebut dalam rangka penguatan pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe atau ikut campur terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Tegasnya, pertemuan itu adalah forum konsolidasi pemerintahan.
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Ketua KPK Batal Diperiksa Dewas KPK, Ada Apa Nih?
Jelasnya, tantangan Indonesia di masa depan akan semakin beragam. Karenanya, diperlukan konsolidasi antara Jokowi sebagai presiden dengan enam ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
