Partai Demokrat kecewa atas sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam urusan politik terkait dengan Pilpres 2024. Demokrat berharap presiden bersikap netral, tak perlu campuri urusan pemilihan, apalagi mengundang ketum parpol ke Istana jelang Pilpres 2024 mendatang.
Terkait dengan persoalan itu, Peneliti BRIN Siti Zuhro memandang bahwa Indonesia sebebarnya sudah berpengalaman di bawah orde baru dengan dulu adanya rencana pembanguan lima tahun (Repelita) yang berlangsung selama enam perido atau 30 tahun. Tujuannya agar ada keberlanjutan program.
Namun setelah ambruknya orba, otomatis payung landasan hukum pemerintah adalah konstitusi. "Konstitusi itu saja yang memayungi pemerintah, presiden maupun wakil presiden, jadi acuannya jelas," ujar Siti Zuhron kepada Republika, kemarin.
Menurutnya, pemerintah saat ini, tidak perlu lagi mendikte-dikte apa yang perlu dilakukan pemerintahan ke depan. "Gak bisa mendikte, mengontrol partai saja sudah setengah mati. Menurut saya publik cerdas untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya," ujarnya.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
