Pegiat media sosial dengan akun Twitter @PartaiSocmed membalas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang menyebut tidak ada pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya guru di Pangandaran yang bernama Husein Ali Rafsanjani mengungkap bahwa dirinya mendapat intimidasi saat melaporkan adanya dugaan pungli saat Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020.
Baca Juga: Survei SMRC: Mayoritas Publik Percaya Ganjar Pranowo akan Melanjutkan Jokowi Sementara Anies...
Intimidasi yang menyasar ke rekan-rekannya itu kemudian membuatnya mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ridwan Kamil sendiri menjadi salah satu orang yang menyoroti masalah tersebut.
Ridwan Kamil mengungkap bahwa Pemkab Pangandaran mengaku bahwa anggaran trasportasi yang disebut pungli oleh Husein itu direfocusing untuk pandemi Covid-19. Namun, hal itu tidak dikomunikasikan dengan baik kepada peserta CPNS.
“Kejadiannya saat Covid-19 2021 di mana memang pernah akan dianggarkan tapi dibatalkan karena direfocusing anggarannya untuk Covid sehingga anggaran yang namanya transportasi dan juga kegiatan foto apa di lokasi itu ketarik anggarannya,” jelasnya.
Ridwan Kamil melanjutkan, “Jadi dari versi (Pemkab) Pangandaran, tidak ada pungli. Kalau pungli kan anggarannya ada, tapi narik lagi. Ini kan sempat teranggarkan, di-refocusing, hilang. Nah, mungkin ini tidak terinformasikan hilangnya sehingga ke peserta dianggapnya anggaran masih ada.”
Menanggapi hal itu, pengguna akun @PartaiSocmed kemudian bertanya-tanya mengenai alasan dokumen-dokumen anggaran tahun 2021 lenyap dari situs Pemkab Pangandaran.
Ia menyampaikan, “Hallo Pak @ridwankamil. Terkait info pungli terhadap ASN pangandara dan alibi adanya refocusing anggaran tahun 2021, kenapa dokumen2nya di take down dari website mereka? Ini salah satu kegiatan di tahun 2021 yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana letak refocusing-nya?”
“Dimana APBD Perubahan 2021 bisa diakses masyarakat, kok malah di take down?” tanyanya menambahkan, dikutip Populis.id dari cuitan akun @PartaiSocmed yang diunggah pada Kamis (11/5/2023).
Seorang netizen dengan akun @Yuki_onn1 kemudian membalas, “Kenapa di takedown? Seharusnya tanya ke @pemkabpnd @ridwankamil sudah merekomendasikan Kadis BPKSDM nya di nonaktifkan. @disdik_jabar harus bergerak cepat.”
Melihat balasan itu, admin akun @PartaiSocmed menanggapi, “Buzzer RK mending duduk manis di pojokan. Yg kami bahas tentang pembelaan RK terhadap klaim refocusing anggaran pelatihan PNS Pangandaran yg tidak ada pembuktiannya itu.”
“Apakah Pak @ridwankamil tahu dia dibohongi atau tidak? Kok percaya begitu saja dgn laporan sepihak?” sambungnya.
“Bang, tonton vidionya, cerna baik2, itu ditanya wartawan sebelum kemaren ketemu sama Husein, judul berita sama isi vidio berbeda, update napa, itu Ridwan Kamil udah posting juga,” balas @Yuki_onn1 lagi.
Selain akun tersebut, masih ada sejumlah netizen lainnya yang berkomentar di cuitan @PartaiSocmed, baik pro maupun kontra dengan cuitan tentang Ridwan Kamil itu.
Buzzer RK mending duduk manis di pojokan. Yg kami bahas tentang pembelaan RK terhadap klaim refocusing anggaran pelatihan PNS Pangandaran yg tidak ada pembuktiannya itu. Apakah Pak @ridwankamil tahu dia dibohongi atau tidak? Kok percaya begitu saja dgn laporan sepihak? https://t.co/l37fNIBNpj
— #99 (@PartaiSocmed) May 11, 2023
