Kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata yang memuat bentuk pro jaminan sosial, pro subsidi, dan anti impor. Menurut Said, saat ini negara memang sudah memberikan beberapa jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, juga jaminan hari tua.
Kendati demikian Partai Buruh ingin meminta jaminan sosial lainnya, seperti jaminan pendidikan, makanan, air bersih, perumahan, dan jaminan pengangguran. Prinsip ketiga adalah tanggungjawab publik.
"Di mana buruh ketika bekerja membayar pajak, maka ketika menganggur harus ditanggung negara melalui jaminan pengangguran. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya," kata dia.
Baca Juga: Hadapi Kubu Moeldoko, AHY: Terbukti, Kami Bisa Mematahkan dan Memenangkannya dengan Skor 16-0
Said mencatat, anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia berjumlah 10 juta orang. Terdiri dari empat konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional, Serikat Petani terbesar yakni SPI, aliansi buruh migran, jala PRT, UPC, serikat nelayan, FPTHSI, dan tenaga kesehatan, organisasi buruh inforlam, organisasi sopir, dan beberapa organisasi gerakan sosial lainnya.
"Kami menargetkan 30 kursi DPR RI dari 29 dapil dan 16 provinsi, 100 kursi DPRD Provinsi di seluruh Indonesia, dan 600 hingga 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia, dengan keterwakilan perempuan rata-rata 35 persen di semua tingkatan,” kata Said Iqbal.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
