Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri dari Partai Nasdem, semakin menguat di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pengamat Politik, Jamiluddin Ritonga menegaskan bahwa perombakan menteri Jokowi harus disertai alasan kuat, terlebih sekarang sudah di ujung masa pemerintahan.
"Kalau isu itu benar, tentu perlu diperjelas alasan reshuffle dilakukan. Bila reshuffle karena atas dasar kinerja, memang sudah seharusnya dilakukan," katanya kepada Populis.id pada Selasa (16/05/2024).
Ia menganggap bahwa kinerja tiga menteri dari Nasdem selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Bahkan, Jamil mengakui tidak terdengar komentar dari Presiden Joko Widodo terkait kinerja menteri dari Nasdem.
"Kalau mengacu pada kinerja, tentu lebih layak menteri lain yang di reshuffle. Menteri pendidikan, menteri koperasi, dan menteri sosial lebih layak di reshuffle daripada menteri dari Nasdem. Tiga menteri ini sampai sekarang belum terdengar prestasinya," tuturnya.
Selain itu, Jamil menyebut para wakil-wakil menteri yang begitu banyak juga tak terdengar kiprahnya. Wakil menteri yang terdengar kiprahnya hanya wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Kesehatan. Karena itu, wakil-wakil menteri lainnya lebih baik ditiadakan sehingga dapat menghemat anggaran.
"Kalau Jokowi melakukan reshuffle menteri dari Nasdem, maka bukan karena kinerjanya rendah. Reshuffle dilakukan semata karena atas pertimbangan politis saja," ucapnya
Jadi, reshuffle yang akan dilakukan tidak akan meningkatkan kinerja kabinet Jokowi. Terlebih di sisa masa jabatan, perombakan kabinet tidak akan memberikan dampak signifikan bagi penyelesaian program-program pemerintah.
"Reshuffle hanya untuk memuaskan nafsu politis dengan mendepak menteri-menteri yang tak sealiran. Reshuffle bermotifkan seperti itu tentu tak baik bagi kemajuan bangsa dan negara," pungkasnya.
Baca Juga: Nggak Ada Ampun! Kartu Jokowi Dibongkar Habis-habisan Sama Jusuf Kalla: Dia Itu…
Diketahui, isu perombakan kabinet kembali mencuat pasca Jokowi menghadiri acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar relawannya. Kepada awak media, Jokowi menegaskan bahwa menteri yang akan maju Calon Legislatif (Caleg) atau Calon Presiden (Capres) harus tetap bekerja secara objektif.
Mantan Walikota Solo itu mengancam, jika pencalonan di Pemilu 2024 mengganggu kinerja, maka akan dicopot dari menteri.
