Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh mengaku dirinya tidak akan mengajukan nama baru untuk menggantikan posisi Johnny G Plate sebagai Menkominfo setelah kadernya itu ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi Rp8 triliun proyek BTS 4G.
Surya Paloh mengatakan, dirinya tak mau mengajukan nama kader barunya untuk mengganti posisi Johnny sebab pengangkatan menteri kata dia merupakan hak Presiden. Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya penunjukan Menkominfo baru kepada Joko Widodo.
Baca Juga: Habib Bahar Akui Bohong Soal Penembakan Setelah Diperiksa Polisi Selama 8 Jam, Beneran Nih?
“Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif Presiden,” kata Surya Paloh dilansir Jumat (19/5/2023).
Surya Paloh menegaskan, partai politik jelas tidak punya hak dalam penunjukan menteri, pun demikian partai politik tidak bisa mengintervensi. Bisa jadi kata dia tokoh yang diusul partai politik ditolak presiden dengan berbagai alasan.
“Bagaimana kita mengajukan. Salah-salah Presiden nggak suka, nggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh Presiden. Sekali lagi itu adalah hak perogratif Presiden,” tegasnya.
Partai NasDem menerima konsekuensi penetapan tersangka Johnny akan berimbas dengan dilakukannya reshuffle oleh Presiden Jokowi. Sebab, kewenangan mengganti menteri di kabinet adalah sepenuhnya keputusan Presiden Joko Widodo.
Hingga kini belum ada informasi terbaru dari istana soal kabar reshuffle kabinet kerja Jokowi pasca Johnny ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung beberapa hari lalu.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengaku sampai sekarang belum ada omongan soal reshuffle. Dipertegas mengenai sosok yang bakal menggantikan posisi Johnny, Ngabalin mengaku tidak mengetahuinya secara pasti.
