Gegara Gak Mau Beberkan Hasil Evaluasi Kinerjanya, PKS Bakal Adukan Heru Budi ke Pimpinan DPRD DKI

Gegara Gak Mau Beberkan Hasil Evaluasi Kinerjanya, PKS Bakal Adukan Heru Budi ke Pimpinan DPRD DKI Kredit Foto: Moehamad Dheny Permana

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang tak membuka hasil evaluasi kerjanya. Hal itu disampaikan, karena Heru Budi tak membukat hasil evaluasi kinerjanya yang dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Fraksi PKS menilai hal itu menjadi penting agar masyarakat mengetahui penilaian Kemendagri terhadap Heru selama tujuh bulan bekerja.

Karena itu, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengatakan pihaknya akan mengadu ke pimpinan DPRD DKI. Diharapkan Kemendagri nantinya memberitahukan hasil evaluasi Heru Budi kepada DPRD DKI.

“Yang punya kewenangan dari kolektif kolegialnya DPRD. Paling kami menyampaikan ke pimpinan DPRD DKI (untuk menagih hasil evaluasi Heru),” kata Taufik ketika dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).

Ia juga menilai, sebenarnya DPRD DKI berhak meminta hasil evaluasi Pj Gubernur kepada Kemendagri lewat pimpinan. Sebab, jika ia meminta langsung atas nama fraksi, maka tak sesuai garis komando yang seharusnya. Sebab, kedudukan legislative Jakarta setara dengan eksekutif.

Baca Juga: Akui Sampai Saat Ini Masih Dukung Ganjar, Giring PSI: Tapi Tunggu Jokowi…

“Kalau mintanya (hasil evaluasi Heru Budi) itu ditataran pimpinan DPRD ya, bukan di fraksi. Kalau fraksi tidak punya kewenangan untuk ke kemendagri langsung,” ucapnya.

Selain itu, Taufik juga menilai pengungkapan hasil evaluasi ini penting karena Heru tak dipilih oleh rakyat lewat Pilkada. Melainkan, melalui mekanisme rekomendasi DPRD DKI dan Kemendagri kepada Presiden.

"Misalnya Kemendagri mau ngomong apa enggak, itu tergantung Kemendagri juga. Cuman, harusnya sebagai pertanggung jawaban kepada rakyat, hasilnya harus dikasih tahu," jelasnya.

Baca Juga: PKS: Bro Anies, Jangan Ragu, Kamu Pasti Menang, Bersama Allah Kita Menang!

"Karena kan, harusnya yang normal lewat pilkada, tapi ini enggak ada pilkada," ujarnya.

Sebelumnya, Kemendagri menggelar evaluasi kinerja Heru Budi Hartono usai enam bulan menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, pada Rabu (17/5/2023).

Heru ditanyai sejumlah pertanyaan oleh pihak Kemendagri.

Usai melaksanakan pertemuan dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri, Heru Budi ditanya awak media soal apa saja yang dibahas. Tetapi, ia tak membeirkan jawaban rinci.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover