Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku telah mendengar desas desus aliran dana hasil korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) Bakti Kominfo yang disebut-sebut mengalir ke tiga partai politik. Adapun total korupsi yang dilakukan politisi NasDem Johnny G Plate itu disinyalir tembus Rp8 triliun.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan meski pihaknya telah mendengar kabar tersebut namun Bawaslu tidak bisa berbuat banyak sebab benar tidaknya kabar tiga partai politik menerima uang haram tersebut belum terbukti. Bawaslu bakal turun tangan menindak parpol tersebut jika desas-desus kabar itu sudah terbukti kebenarannya.
“Kita akan lihat kasusnya, saya enggak bisa mengandai-andai,” kata kepada wartawan di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/5/2023).
Bagja menegaskan, untuk saat ini Bawaslu tidak banyak berkomentar terkait dugaan tersebut, sebab kata dia pernyataan Bawaslu bisa saja dianggap sebagai kampanye hitam jika nantinya tudingan terhadap tiga parpol penerima duit haram itu ternyata salah.
“Nanti kalo saya mengandai-andai nanti negatif campaign terhadap partai tersebut,” katanya.
Atas dasar itu, Bagja menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan hukum tetap terkait dugaan keterlibatan parpol di kasus tersebut.
“Sekarang masih dianggap asas praduga tak bersalah sampai dibuktikan oleh pengadilan. Ya kita tunggu apakah terdapat aliran dana ke partai, tentu masuk nanti dalam peran PPATK dan lain-lain,” pungkasnya.
Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD angkat juga mengaku kabar tersebut telah diterima pihaknya, namun dia belum bisa memastikan kebenarannya sebab pengusutan kasus ini tengah bergulir Kejaksaan Agung. Lantaran belum terbukti kebenarannya, Mahfud menganggap bahwa kabar tersebut hanya sebatas gosip di tahun di tahun politik.
"Ya, saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, Kita bekerja dengan hukum saja," kata Mahfud MD.
Mahfud mengatakan, desas desus aliran dana haram masuk kantong parpol itu telah ia laporkan ke Presiden Joko Widodo. Kepala Negara lanjut Mahfud berharap agar kasus ini segera diusut tuntas. Namun demikian Jokowi mengatakan tidak akan ikut campur soal kasus tersebut.
"Saya juga sudah lapor tentang itu ke presiden, 'pak saya tidak akan masuk ke soal ini'," kata Mahfud.