Nah Loh, Anggota DPR Ramai-ramai Semprot Program Subsidi Mobil Listrik Jokowi, Ada Apa?

Nah Loh, Anggota DPR Ramai-ramai Semprot Program Subsidi Mobil Listrik Jokowi, Ada Apa? Kredit Foto: Istimewa

Anggota DPR secara berjamaah mengkritik program pemberian subsidi kendaraan listrik yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (23/5/2023)

Para anggota dewan menilai dari pada menggelontorkan subsidi secara besar-besaran ke kendaraan listrik, pemerintah diminta untuk memberikan subsidi yang langsung bermanfaat kepada rakyat.

"Anggota dewan meminta, pemerintah untuk fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," kata Fauzi Amro anggota Fraksi Partai Nasdem.

Fauzi menilai pemberian subsidi kendaraan listrik ini seperti menyayat hati para petani karena saat ini mereka menjerit kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Apalagi jika melihat data yang ia miliki dimana anggaran subsidi pupuk terus mengalami penurunan. Secara rinci dia mengatakan pada 2019 anggaran subsidi pupuk diberikan sebesar Rp34,3 triliun dan turun menjadi Rp31 triliun di 2020. Kemudian pada 2021 turun lagi menjadi Rp29,1 triliun, 2022 menjadi Rp25,3 triliun dan pada 2023 hanya tinggal Rp24 triliun.

Baca Juga: Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Era SBY dan Jokowi, PDIP Bongkar Borok Anies di DKI yang Ditutup, Nggak Disangka Ternyata...

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," katanya.

Tak kalah vokal dengan Fauzi Amro, anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu juga melontarkan kritikan pedas. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi kendaraan listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," kritik Masinton. 

Senada, Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS juga memiliki pandangan yang sama, dimana kata dia pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Lihat Sumber Artikel di Suara.com Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Suara.com.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover