Menteri Sosial Tri Rismaharini heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Kemensos, Salemba pada Selasa (23/5/2023).
Ia menyebut penggeledahan mengenai penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 tersebut semestinya melibatkkan pengelola anggaran.
Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Namun demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat.
“Jadi, kalau tanya masalahnya dimana saya gak tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa itu ya,” ujar Risma di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Saat memberikan penjelasan kepada awak media, Risma mengatakan sempat ada informasi jika kasus korupsi bansos pada 2020-2021 itu melibatkan staf di kantor pusat Kemensos. Mengenai kabar itu, Risma memilih langsung memutasi staf tersebut dari kantor pusat tanpa kendali peran pengelolaan uang.
“Saya mendengar aja (terlibat). Saya juga takut ada dampaknya kan? Memang ada yang saya nonjob-kan juga, tapi itu harus diperiksa dulu,” katanya.
Mengenai kebijak rotasi, kata Risma, hal tersebut dilakukan agar staf yang diduga terlibat tidak lagi memegang peran strategis hingga pemeriksaan di KPK selesai. Dengan begitu, Staf Kemensos itu bisa fokus dengan kasus yang menjeratnya.
“Ya saya butuh aman kan? Itu bagi saya mengamankan saya, saya gak tahu kalau setelah itu dia insaf atau tidak. Tapi yang jelas saya butuh aman,” katanya.
Mengenai siapa tau kapan staf terkait dimutasi, Risma enggan menjawabnya.
Diketahui, penggeledahan oleh KPK di Kemensos diawali dengan kabar kedatangan tim antirasuah itu ketika Risma tengah rapat bersama staf.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
