Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah heran dengan pernyataan bekas Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutus sistem Pemilu 2024 tertutup. Menurutnya, informasi putusan tersebut seharusnya tidak bisa bocor karena rahasia negara.
"Saya gak tahu ini rahasia negara bisa bocor. Itu kan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan bahkan sekelas Denny yang ahli hukum sekalipun tidak boleh membocorkan ke publik," katanya kepada awak media pada Senin (29/05/2023).
"Saya bingung, yang ahli hukum sudah tahu itu dokumen rahasia negara diumumkan ke publik. Itupun benar dan tidaknya kita kan tidak bisa mengkonfirmasi balik. Yang kita tahu itu rahasia, dokumen negara lah kok bisa bocor," sambungnya.
Menurutnya, pernyataan Denny menimbulkan kegaduhan dan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Maka, Said mengkritik keras pernyataan Denny.
"Itu tidak proporsional lah," tutur Kepala Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.
Ia juga menekankan isu tersebut hanya menguras energi masyarakat. Said menyebut, rakyat tidak mendapat apapun dari keluarnya informasi dari Denny.
"Yang mau didapat publik apa? Publik nggak dapat apa-apa dari semua pernyataan yang seperti itu. Katanya itu kita suruh taat, suruh menunggu, apapun yang diputuskan kita akan ikut, ya blm diputuskan sudah bikin spekulasi. Yang bikin spekulasi pakar hukum, lah kita kebingungan juga," tuturnya.
Said sendiri enggan berandai-andai terkait putusan MK tentang sistem Pemilu. Ia menunggu putusan MK langsung dibanding harus berspekulasi.
"Orang belum diputuskan MK kok. Bagaimana kita mendahului dan menduga-duga, itu kerepotan sendiri bagi kita. Karena ketika menduga-duga kemudian muncul sakwasangka berikutnya, itu yang saya ingin menghindari. Tidak mau lah kita," pungkasnya.